Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Dr Edi Hasibuan mengatakan Polri pada 2021 banyak menghasilkan inovasi dan prestasi baik dalam pelayanan publik maupun penegakan hukum.
Dengan inovasi dan prestasi itu, kinerja Polri semakin baik pada 2021 sehingga banyak mendapat apresiasi dari publik, meskipun kritikan dan pujian sempat mewarnai media sosial, kata Edi Hasibuan, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu malam.
"Sejak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dilantik Presiden pada 27 Januari 2021, Polri bersama seluruh jajarannya banyak memunculkan inovasi dan mengukir prestasi," katanya.
Menurut Edi Hasibuan, sejumlah inovasi itu antara lain, pemberlakuan tilang elektronik (ETLE), inovasi pelayanan SIM daring (online), hingga aplikasi pengaduan masyarakat berupa Propam Presisi (pengaduan etika Polri), dan Dumas Presisi (pengaduan umum).
Selain itu, kata dia, jajaran Polri juga banyak menorehkan prestasi dalam penegakan hukum antara lain, menangkap ratusan tersangka kasus narkoba internasional, membongkar mafia tanah, mengungkap kasus pinjaman online ilegal, menggagalkan berbagai rencana aksi teror, dan menangkap pelaku teror.
"Pada masa pandemi COVID-19 ini, Polri juga aktif memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman masyarakat, serta ikut dalam gerakan vaksinasi," katanya
Polri, kata dia, juga berhasil menjaga situasi keamanan sangat kondusif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang kini berada di angka 3,51 persen.
Menurut pemerhati kepolisian ini, tidak mudah bagi Kapolri membuat semua anggota Polri yang jumlahnya 472 ribu personel itu berkinerja baik saat bertugas di tengah masyarakat.
Sebab, katanya, satu saja oknum anggota Polri melanggar disiplin dan kode etik kepolisian lalu diviralkan masyarakat, maka persepsi masyarakat bisa berubah dari baik menjadi kurang baik.
"Kita apresiasi kinerja seluruh jajaran Polri tahun 2021. Polri telah memberikan pengabdian yang terbaik di tengah masyarakat," kata dosen pada Universitas Bhayangkara Jakarta ini.
Sebelumnya, pada 20 Desember, lembaga survei Poluli Center merilis bahwa Polri menjadi lembaga penegakan hukum dengan tingkat kepuasan tertinggi di mata responden. yakni 75 persen.
Di bawah Polri adalah Mahkamah Agung 73 persen, Mahkamah Konstitusi 72,4 persen, Komisi Pemberantasan Korupsi 71,5 persen, dan Kejaksaan Agung 69,6 persen.
Sedangkan pada 5 Desember, lembaga survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan, tingkat kepercayaan publik terhadap Polri mencapai 80,2 persen atau tertinggi selama satu dekade terakhir.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu mengatakan, tingginya tingkat kepercayaan publik yang mengalahkan lembaga penegak hukum lainnya tidak lepas dari pengaruh Kapolri.
Dengan inovasi dan prestasi itu, kinerja Polri semakin baik pada 2021 sehingga banyak mendapat apresiasi dari publik, meskipun kritikan dan pujian sempat mewarnai media sosial, kata Edi Hasibuan, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu malam.
"Sejak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dilantik Presiden pada 27 Januari 2021, Polri bersama seluruh jajarannya banyak memunculkan inovasi dan mengukir prestasi," katanya.
Menurut Edi Hasibuan, sejumlah inovasi itu antara lain, pemberlakuan tilang elektronik (ETLE), inovasi pelayanan SIM daring (online), hingga aplikasi pengaduan masyarakat berupa Propam Presisi (pengaduan etika Polri), dan Dumas Presisi (pengaduan umum).
Selain itu, kata dia, jajaran Polri juga banyak menorehkan prestasi dalam penegakan hukum antara lain, menangkap ratusan tersangka kasus narkoba internasional, membongkar mafia tanah, mengungkap kasus pinjaman online ilegal, menggagalkan berbagai rencana aksi teror, dan menangkap pelaku teror.
"Pada masa pandemi COVID-19 ini, Polri juga aktif memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman masyarakat, serta ikut dalam gerakan vaksinasi," katanya
Polri, kata dia, juga berhasil menjaga situasi keamanan sangat kondusif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang kini berada di angka 3,51 persen.
Menurut pemerhati kepolisian ini, tidak mudah bagi Kapolri membuat semua anggota Polri yang jumlahnya 472 ribu personel itu berkinerja baik saat bertugas di tengah masyarakat.
Sebab, katanya, satu saja oknum anggota Polri melanggar disiplin dan kode etik kepolisian lalu diviralkan masyarakat, maka persepsi masyarakat bisa berubah dari baik menjadi kurang baik.
"Kita apresiasi kinerja seluruh jajaran Polri tahun 2021. Polri telah memberikan pengabdian yang terbaik di tengah masyarakat," kata dosen pada Universitas Bhayangkara Jakarta ini.
Sebelumnya, pada 20 Desember, lembaga survei Poluli Center merilis bahwa Polri menjadi lembaga penegakan hukum dengan tingkat kepuasan tertinggi di mata responden. yakni 75 persen.
Di bawah Polri adalah Mahkamah Agung 73 persen, Mahkamah Konstitusi 72,4 persen, Komisi Pemberantasan Korupsi 71,5 persen, dan Kejaksaan Agung 69,6 persen.
Sedangkan pada 5 Desember, lembaga survei Indikator Politik Indonesia mengungkapkan, tingkat kepercayaan publik terhadap Polri mencapai 80,2 persen atau tertinggi selama satu dekade terakhir.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu mengatakan, tingginya tingkat kepercayaan publik yang mengalahkan lembaga penegak hukum lainnya tidak lepas dari pengaruh Kapolri.