Dewan Bambu harapkan pengakuan standar kualitas

Sleman (Antara Jogja) - Pengurus Dewan Bambu mengharapkan ada kebijakan dari pemerintah untuk menyamakan atau ada pengakuan kualitas bambu setara dengan kayu sehingga mempermudah para pegiat dalam memasarkan produknya.

"Persoalan tentang bambu, pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa, standar bambu belum diakui setingkat kayu untuk jenis funitur atau mebel," kata Ketua Dewan Bambu Indonesia Fajar Sudarwo di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat.

Menurut dia, perlu ada advokasi untuk standar kualitas bambu sehingga para perajin bambu tidak kalah bersaing dalam pemasaran produknya.

"Selama ini jika ada pengadaan barang, khususnya di instansi pemerintah, perajin bambu tidak bisa ikut dalam lelang karena memang persyaratan kualitas yang ditentukan berbahan kayu, dan bambu tidak masuk," katanya.

Ia mengatakan, sebenarnya dengan penanganan yang benar, baik secara tradisional maupun modern, bambu bisa memilki kualitas setara atau bahkan lebih kuat dari pada kayu.

"Pengawetan secara tradisional semisal dengan cara waktu menebang dan pascatebang, bambu bisa sangat kuat. Zaman dulu rumah-rumah tradisional atap terbuat dari bambu dan itu sangat kuat," katanya.

Fajar mengatakan, saat inipun sudah banyak teknologi pengawetan bambu dengan teknologi modern yang lebih mudah dan cepat.

"Jika dengan cara tradisional harus menghitung `mongso` atau bulan-bulan yang tepat untuk menebang bambu dan kemudian merendam dalam air selama sekitar satu tahun. Maka dengan teknologi modern ada yang cukup tujuh menit untuk membuat bambu lebih kuat dan awet," katanya.

Kepala Dinas Perindusterian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kabupaten Sleman Pustopo mengatakan industri bambu selama ini adalah bahan baku tidak sesuai kebutuhan.

"Produksi bambu baik itu yang masih mentah maupun bahan industri, diharaplan bisa disesuaikan dengan kebutuhan industri," katanya.

Menurut dia, jangan sampai bambu tidak memiliki kualitas, tetapi sejak pemotongan hingga pengolahan harus diperhatikan benar agar dapat memenuhi standar industri.

"Jangan sampai hanya mengejar kuantitas," katanya.

Ia mengatakan, menjadi tantangan untuk dapat memasukkan bambu sebagai barang publik.

"Di sini diharapkan petani bambu ikut dipromosikan agar lebih sejahtera, dan untuk industri agar bisa menyamakan bambu dengan kayu dalam kualitas," katanya.

V001