Bantul bentuk tim pengawas Tempat Pelelangan Ikan

Bantul (Antara) - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta membentuk tim pengawas terpadu Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di pantai selatan untuk memantau pencatatan produksi ikan hasil tangkapan nelayan daerah ini.

"Tim pengawas terpadu TPI (tempat pelelangan ikan) sudah terbentuk dan sudah bekerja sejak beberapa waktu lalu," kata Kabid Kelautan dan Perikanan Tangkap, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Bantul, Yus Warseno di Bantul, Sabtu.

Menurut dia, tim pengawas terpadu TPI terdiri dari instansi terkait yaitu DKP selaku koordinator, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) dan Badan Lingkungan Hidup yang tugasnya sesuai kewenangan masing-masing.

"Misalnya dari DKP terkait teknis pengelolaan TPI, dari Satpol PP mengawal regulasi, dari DPPKAD mengenai pengelolaan retribusi pengelolaan TPI, sedangkan dari BLH mengenai tata lingkungannya," katanya.

Pembentukan tim pengawas terpadu TPI pantai selatan Bantul ini untuk mengoptimalkan keberadan tempat pelelangan ikan bagi nelayan, mengingat diakui masih banyak nelayan pantai selatan yang belum memanfaatkan fungsi TPI itu.

Ia mengatakan, karena banyak nelayan yang tidak memanfaatkan fungsi TPI untuk menjual dan mencatatkan produksi ikan, maka banyak data produksi ikan nelayan yang `hilang` dan data yang ada tidak menggambarkan produksi yang sebenarnya.

"Karena kebanyakan nelayan di pantai selatan itu nelayan pendatang dari Cilacap misalnya, sehingga ingin simpel saja yaitu menjual ikan langsung ke wisatawan tanpa lewat TPI, makanya perlu dibentuk tim pengawas terpadu," katanya.

Yus Warseno mengatakan, di sepanjang pantai selatan Bantul ada enam TPI, mulai dari timur ke barat yaitu TPI Pantai Depok, Mancingan di Pantai Samas, TPI Patihan di Pantai Gua Cemara dan TPI Pantai Kuwaru dan TPI Pantai Pandansimo.

"Setidaknya di setiap TPI ada tim yang mengawasi. Dengan tim pengawas ini harapannya nelayan tertib mencatatkan produksi ikan, sehingga data statistik produksi perikanan di TPI bisa lebih valid," katanya.

(KR-HRI)