DPRD : maknai ulang "among tani dagang layar"

id Nelayan

Aktivitas Nelayan (Foto ANTARA)

Bantul (Antaranews Jogja) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyatakan gagasan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengenai Among Tani Dagang Layar perlu dimaknai ulang.
     
"Kita perlu memaknai ulang gagasan Ngarso Dalem HB X, among tani dagang layar, yang semula dimaknai sebagai pengembangan sektor kelautan dengan tetap mengembangkan sektor pertanian," kata Anggota Komisi B DPRD Bantul, Setiya di Bantul, Rabu.
     
Menurut dia, gagasan Among Tani Dagang Layar tersebut kemudian digambarkan bahwa DIY yang meliputi empat kabupaten dan satu kota ini menghadap ke selatan atau menghadap ke laut selatan.
     
"Menindaklanjuti gagasan among tani dagang layar, semula kami dorong pendirian dermaga atau pelabuhan di pantai selatan Bantul. Karena bagaimana mau mengelola kekayaan laut, kalau tidak punya pelabuhan," katanya.
     
Ia mengatakan, sebab selama ini nelayan Bantul berlabuh di Pantai Sadeng Gunung Kidul, makanya diusahakan didirikan pelabuhan. Di akhir 2014 pihaknya sempat mengajukan pelabuhan ke pemerintah pusat dan sudah ada progres.
     
"Namun setelah terbit Undang-Undang (UU) Nomor 23 tentang Pemda yang membagi kewenangan kota/kabupaten, provinsi dan pusat. Dan kewenangan pantai ada di provinsi, otomatis usaha itu berhenti," katanya. 
       
Oleh karena itu, kata dia, sekarang ini perlu memiliki tafsir baru atas gagasan among tani dagang layar, yang mana program tersebut tetap bisa berjalan meski tidak ada pelabuhan laut di Bantul.
     
 "Nah, gagasan kita itu ada pada optimalisasi teknologi digital yang diakses melalui layar," katanya. 
     
Dengan demikian, kata dia, among tani dagang layar, masih tetap relevan. Akan tetapi makna layar-nya bukan layar perahu atau kapal, melainkan layar monitor pada telepon seluler atau komputer. 
   
 "Dengan optimalisasi teknologi digital yang diakses melalui layar, anak-anak muda dapat menghasilkan uang. Meningkatkan kesejahteraan dengan tetap berada di desa, tidak perlu urbanisasi," katanya.
Pewarta :
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar