Pemkab Kulon Progo berharap Kementerian PUPR mempercepat normalisasi Sungai Bogowonto

id Wakil Bupati Kulon Progo,Sungai Bogowonto,Normalisasi Sungai Bogowonto,Kulon Progo,Menteri PUPR

Pemkab Kulon Progo berharap Kementerian PUPR mempercepat normalisasi Sungai Bogowonto

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau lokasi pemecah ombak Sungai Bogowonto yang ada di Jangkaran, Temon, Kabupaten Kulon Progo. (Foto ANTARA/Sutarmi)

Kulon Progo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengharapkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak mempercepat normalisasi Sungai Bogowonto untuk mengatasi potensi banjir di Kawasan Bandara Internasional Yogyakarta.

Wakil Bupati Kulon Progo Fajar Gegana di Kulon Progo, Kamis, mengatakan kawasan selatan, khususnya di Kecamatan Temon memiliki potensi ancaman bencana banjir karena daerahnya merupakan kawasan cekungan.

"Untuk itu, kami berharap Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) segera menormalisasi Sungai Bogowonto dan anak sungai supaya tidak ada banjir saat terjadi hujan deras dengan intensitas tinggi," kata Fajar.

Ia juga meminta BBWSSO melakukan inventarisasi anak-anak Sungai Bogowonto, seperti Sungai Carik yang berpotensi meluap saat hujan deras dengan intensitas tinggi.

Menurut dia, normalisasi anak sungai sangat mendesak karena talud anak-anak sungai masih berupa tanah, dan sering jebol bila ada hujan deras. Selain itu, anak Sungai Bogowonto juga mengalami sedimentasi, sehingga menyebabkan area persawahan dan permukiman tergenang air.

"Normalisasi ini sangat mendukung dalam pengembangan Aerocity Bandara Internasional Yogyakarta yang bebas banjir," katanya.

Sebelumnya, Bupati Kulon Progo Sutedjo mengharapkan pemerintah segera membangun embung di Kecamatan Kokap dan Temon untuk mencegah terjadinya banjir di kawasan sekitar Bandara Internasional Yogyakarta, meski Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak sudah melakukan normalisasi Sungai Serang dan Bowonto.

Sutedjo sudah mengusulkan kepada pemerintah adanya pembangunan embung-embung untuk menampung air dari wilayah utara, yakni Kokap yang mengalir ke Temon (kawasan Bandara Internasional Yogyakarta) supaya air bisa dikendalikan.

"Adanya embung ini, pemkab bisa membuka dan menutup embung sesuai dengan kondisi yang berkembang di lapangan. Pemkab melalui Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PDUPKP) untuk membuka dan menutup embung ini," kata Sutedjo.

Ia mengatakan usulan pembangunan embung berada di utara Bandara Internasional Yogyogyakarta, yakni di wilayah Kokap. Wilayah tersebut dibuat beberapa embung untuk menampung air hujan.

Kemudian, ketika ada hujan dengan intensitas tinggi dan durasi cukup lama, air itu tidak langsung mengalir ke selatan semua, sehingga air dapat ditahan di embung.

"Ketika sudah tidak ada hujan, air bisa dimanfaatkan untuk area wisata, atau dapat dimanfaatkan untuk sektor pertanian. Jadi embung ini multi fungsi, selain untuk mencegah terjadi banjir, tapi dapat dimanfaatkan untuk mendukung pariwisata dan pertanian," katanya.

Sutedjo mengatakan PT Angkasa Pura I Bandara YIA sendiri sudah mendesain bangunan kawasan bandara dari ancaman potensi banjir, seperti draine-drainaseny. Setelah air keluar dari kawasan bandara menjadi kewenangan BBWSSO.

Saat ini, BBWSSO telah menyusun perencanaan-perencanaan untuk mengatasi potensi banjir dengan melakukan normaliasi di Kali Carik Barat, Kali Carik Timur dan Kali Turi.

Berdasarkan pemaparan dari BBWSO, air dari Kali Carik Barat dibuang ke Sungai Bogowonto, air dari Kali Carik Timur dan Kali Turi dibuang ke Sungai Serang.

"Banjir ini menjadi tanggung jawab semua pihak. Kalau pemkab sendiri yang bergerak, mohon maaf, tentu pemkab tidak bisa sendiri dalam mengatasi banjir ini secara sendiri," katanya.
Pewarta :
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar