Tidak ada lagi loket layanan di dinas saat MPP Kota Yogyakarta dibuka

Yogyakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota Yogyakarta berencana melakukan “soft launching” Mal Pelayanan Publik pada 7 Juni dan memastikan tidak akan ada lagi loket pelayanan di kantor dinas saat mal pelayanan terpadu satu pintu tersebut dioperasionalkan.

“Tidak ada lagi loket pelayanan di kantor dinas karena semuanya sudah terpusat di Mal Pelayanan Publik (MPP). Semuanya sudah satu pintu,” kata Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi di sela rapat koordinasi penyelenggaraan MPP di Yogyakarta, Kamis.

Menurut dia, berbagai persiapan untuk operasional MPP terus dilakukan sehingga seluruh layanan dipastikan sudah bisa diakes oleh masyarakat saat mal pelayanan tersebut dioperasionalkan.

MPP Kota Yogyakarta akan memanfaatkan gedung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta karena bangunan kantor tersebut dinilai layak untuk digunakan sebagai pusat pelayanan satu pintu.

“Penataan secara fisik sebenarnya cukup mudah karena gedung kantor sejak awal didesain untuk pelayanan publik. Tinggal menyempurnakan alur saja karena nantinya juga akan ada layanan drive thru,” kata Heroe.

Ia berharap, keberadaan MPP tersebut semakin memudahkan masyarakat untuk mengakses berbagai layanan birokrasi seperti layanan perizinan, kependudukan hingga layanan sosial meskipun saat ini juga sudah disediakan layanan digital yang bisa diakses secara daring.

“MPP ini memang terkesan tidak mendukung upaya smart city tetapi layanan secara langsung yang bisa diakses dengan mudah tetap dibutuhkan masyarakat karena tidak semuanya mampu mengakses layanan daring,” katanya.

Layanan di MPP Kota Yogyakarta tidak hanya akan diisi oleh layanan dari Pemerintah Kota Yogyakarta saja, tetapi juga akan ada layanan dari instansi vertikal dan instansi yang menjadi mitra pemerintah seperti kepolisian, Kantor Wilayah Agama, Imigrasi, dan lainnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta Nurwidi Hartana mengatakan akan ada 24 instansi yang bergabung dalam MPP, baik dari dinas di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, BUMD, dan instansi lain.

“Layanan dari dinas di Pemerintah Kota Yogyakarta akan dijadikan satu loket dalam bentuk loket tim teknis karena seluruhnya sudah terintegrasi. Kecuali untuk layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan berdiri sendiri,” katanya.

Pada saat “soft launching”, layanan akan dipusatkan di lantai satu gedung dan akan terus dikembangkan hingga ke lantai tiga pada 2022 atau saat “grand launching”.

MPP Kota Yogyakarta, lanjut Nurwidi juga akan dilengkapi dengan loket layanan tambahan di antaranya jasa konsultan gambar teknis untuk masyarakat yang ingin membangun gedung atau rumah, konsultan lingkungan hingga lembaga sertifikasi usaha.