Penerima BLT BBM di Sleman bertambah sekitar 4.000 KPM

Sleman (ANTARA) - Penerima bantuan langsung tunai dari pengalihan subsidi bahan bakar minyak atau BLT BBM di wilayah Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, bertambah sekitar 4.000 keluarga penerima manfaat (KPM), kata pejabat Dinas Sosial setempat.

"Sebelumnya sasaran penerima BLT BBM di Sleman tercatat sebanyak 86.578 penerima. Namun, ada tambahan sekitar 4.000 penerima," kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sleman Eko Suhargono di Sleman, Senin.

Ia menjelaskan bahwa hingga 25 September 2022, BLT BBM dan bantuan sembako sudah disalurkan kepada 88.054 keluarga penerima manfaat atau 96,87 persen dari total 90.900 keluarga yang menjadi sasaran program bantuan.

Realisasi penyaluran bantuan di Kapanewon (Kecamatan) Seyegan, Tempel, dan Cangkringan, ia melanjutkan, bahkan sudah mencapai 98 persen lebih.

Bantuan pemerintah sudah disalurkan kepada 98,40 persen dari total 7.625 keluarga sasaran di Kapanewon Seyegan serta 98,32 persen dari total 6.791 keluarga sasaran di Kapanewon Tempel. Di Kapanewon Cangkringan, bantuan sudah disalurkan kepada 98,91 persen dari total 3.481 keluarga sasaran.

"Mereka yang belum menerima bantuan akan disalurkan di rumahnya, kecuali yang sudah pindah," kata Eko.

Penyaluran BLT BBM kepada keluarga penerima manfaat di Kabupaten Sleman dilakukan sejak 9 September 2022.

Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Sleman Feri Istanto mengatakan, penyaluran BLT BBM senilai Rp150 ribu per bulan per keluarga penerima manfaat selama periode empat bulan dilakukan oleh PT Pos Indonesia.

"Dalam penyalurannya warga penerima manfaat langsung menerima per dua bulan sekali senilai Rp300 ribu dan program bantuan sembako Rp200 ribu. Jadi penerima menerima uang tunai Rp500 ribu," katanya.

Selain melayani pengambilan bantuan di Kantor Pos, PT Pos Indonesia menyalurkan bantuan ke komunitas di lokasi-lokasi penyaluran yang ditetapkan serta menyediakan layanan antar bantuan bagi warga yang karena keterbatasan kondisi tidak bisa datang langsung ke tempat penyaluran.

"Jika masih ada warga yang tidak bisa hadir karena disabilitas atau pertimbangan lain, maka dari pihak kelurahan akan mengirim laporan dan akan difasilitasi dengan layanan antar," kata Eko.