Kulon Progo (ANTARA) - DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2023 sebesar Rp1,59 triliun yang diprioritaskan untuk percepatan pemulihan ekonomi masyarakat dan penguatan perlindungan sosial.
Ketua DPRD Kulon Progo Akhid Nuryati di Kulon Progo, Senin, mengatakan prioritas pembangunan Kabupaten Kulon Progo 2023 meliputi percepatan pemulihan ekonomi masyarakat, penguatan perlindungan sosial, mewujudkan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, berbudaya, pembangunan infrastruktur daerah, dan optimalisasi tata kelola pelayanan publik.
"Dalam rangka mewujudkan prioritas pembangunan tersebut, maka DPRD Kabupaten Kulon Progo menyetujui APBD Tahun Anggaran 2023 dengan rincian pendapatan daerah diproyeksikan Rp1,59 triliun yang terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp281,33 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp1,30 triliun dan lain-lain dari pendapatan daerah yang sah sebesar Rp8 miliar," kata Akhid.
Akhid merekomendasikan pemkab agar proaktif menyelesaikan persoalan administrasi, inventarisasi, tata kelola, proses hibah, dan segala hal yang menyangkut aset-aset pemerintah pusat, provinsi maupun daerah sehingga pemerintah daerah bisa segera memfungsikan secara maksimal Gerbang Samodra Raksa, Taman Budaya Kulon Progo, "Rest Area" Sindutan, Tanjung Adikarto, gedung sekolah, puskesmas, dan aset daerah lainnya.
Ia meminta pemkab mengoptimalkan akses dan pengajuan program pendanaan dari kementerian, khususnya yang mempunyai program untuk pengembangan daerah, seperti Kementerian Pertanian dan Pangan, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif, Kementerian PUPR, Kementerian Koperasi UMKM, Kementerian Pemuda dan Olah Raga, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, BKKBN, PPIW, hingga BBWSO.
"Dalam rangka optimalisasi sumber pendanaan pembangunan daerah, maka DPRD meminta pemkab memerintahkan OPD strategis kemitraan kementerian untuk melakukan pengajuan, serta komunikasi peluang akses program pendanaan dana alokasi khusus (DAK) dan tugas pembantuan. Selain itu, mengoptimalkan pendanaan dana keistimewaan untuk pembangunan dengan langkah sama ," katanya.
Sementara itu, Penjabat Bupati Kulon Progo Tri Saktiyana mengatakan proyeksi belanja pada 2023 sebesar Rp1,60 triliun, sedangkan APBD 2023 diproyeksikan Rp1,59 triliun.
Adapun rincian belanja meliputi belanja operasional sebesar Rp1,23 triliun, belanja modal Rp185,95 miliar, belanja tidak terduga Rp5,23 miliar, dan belanja transfer Rp180,46 miliar.
Sementara itu, APBD 2023 diperkirakan terjadi defisit sebesar Rp10,13 miliar karena belanja lebih besar ketimbang pendapatan daerah.
"Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan (Silpa 2022) sebesar Rp43 miliar yang digunakan untuk pengeluaran pembiayaan (penyertaan modal) sebesar Rp32,87 miliar dan sisanya sebesar Rp10,13 miliar digunakan untuk menutup defisit," katanya.
Anggota DPRD Kulon Progo Hamam Cahyadi meminta pemkab agar mengendalikan dan mengevaluasi penyerapan anggaran dengan memperhatikan laporan perkembangan realisasi belanja dengan rencana pembiayaan yang ditetapkan pada tahun-tahun sebelumnya.
Dalam menyusun target pendapatan, OPD/BLUD/BUMD harus bisa menjelaskan secara terukur dan dapat dicapai. Setiap OPD agar melaporkan pergerakan pendapatan secara "real time" yang teratur.
"Kami minta agar dilakukan pengkajian pengelolaan badan usaha milik daerah (BUMD) sesuai peraturan perundang-undangan dan memberikan rekomendasi solusi penyelesaian permasalahan dengan tepat sehingga produktivitas BUMD dapat terukur dan berkontribusi lebih untuk PAD," katanya.
