MA dipanggil DPR RI soal putusan penundaan pemilu PN Jakpus

id DPR RI,wakil ketua DPR, anggota dpr, komisi III DPR,adies kadir, pn jakpus, partai prima , pemilu ditunda

MA dipanggil DPR RI soal putusan penundaan pemilu PN Jakpus

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir. (ANTARA/Dhimas B.P.)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir mengatakan pihaknya akan memanggil Mahkamah Agung (MA) RI selaku peradilan tertinggi untuk dimintai keterangan terkait putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat usai masa reses DPR pada 13 Maret 2023.

Hal tersebut disampaikan menanggapi putusan PN Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU RI menunda pelaksanaan Pemilu 2024 dengan memenangkan gugatan perdata Partai Rakyat Adil Makmur (Prima).

"Dalam waktu dekat, setelah memasuki masa sidang usai reses, Komisi III DPR RI akan memanggil Sekretaris MA RI untuk berkoordinasi terkait masalah ini," kata Adies dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Adies meminta agar Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial (KY) turut memeriksa hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengeluarkan putusan kontroversial tersebut.

"Saya minta agar Badan Pengawas Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial untuk segera memeriksa hakim-hakim tersebut," ujarnya.

Adies bahkan menyebut hakim-hakim tersebut bila perlu dibebastugaskan atau dipindahkan tugaskan terlebih dahulu karena membuat kegaduhan baru serta menurunkan kredibilitas Mahkamah Agung RI.

"Kalau perlu di non-palu kan dulu. Hakim seperti ini sebaiknya jangan ditempatkan di PN sekelas Jakarta Pusat, ditaruh di luar Jawa saja. Kurang peka terhadap kondisi negara dan perkembangan politik saat ini," ucapnya.

Dia mengakui bahwa hakim memiliki hak untuk memutus suatu perkara dengan adil tanpa diintervensi, namun hal tersebut harus dilandasi sesuai keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

"Bukan berdasarkan mau-maunya sendiri atau maunya yang meminta," imbuhnya.

Adies menyebut pengadilan seharusnya hanya memutus perkara yang berhubungan dengan penggugat dan tergugat.

Untuk itu, apabila KPU dianggap salah maka hukuman diberikan untuk mengklasifikasi ulang partai politik yang merasa keberatan karena tidak lolos menjadi peserta pemilu.

"Bukan menghukum seluruh parpol yang tidak ada hubungannya sehingga merugikan parpol-parpol lain peserta pemilu," katanya.


Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Komisi III DPR RI panggil MA usai reses terkait putusan PN Jakpus
Pewarta :
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2024