Gawat, Indonesia darurat kekerasan seksual

id Maneger Nasution,LPSK,kekerasan seksual,UU TPKS,pemulihan korban kekerasan seksual,Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Gawat, Indonesia darurat kekerasan seksual

Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Maneger Nasution dalam acara bertajuk "Memerangi Penyiksaan dan Tantangan Pelaksanaan Undang-undang terkait Kekerasan Seksual", di Jakarta, Selasa (27/6/2023). (ANTARA/ Anita Permata Dewi)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Maneger Nasution menilai bahwa Indonesia saat ini dalam kondisi darurat kekerasan seksual.

"Kalau Komnas Perempuan menyebut darurat, jadi memang itu betul," kata Maneger Nasution dalam acara bertajuk "Memerangi Penyiksaan dan Tantangan Pelaksanaan Undang-undang terkait Kekerasan Seksual", di Jakarta, Selasa.

Maneger Nasution menuturkan dalam 10 permohonan yang masuk ke LPSK, sebanyak enam hingga tujuh permohonan merupakan kasus kekerasan seksual.

"Sebanyak 60 hingga 70 persen pemohon itu adalah kasus kekerasan seksual," kata dia.

Maneger Nasution menambahkan bahwa LPSK saat ini lebih banyak memberikan penanganan pemulihan terhadap korban kekerasan seksual.

"Justru kalau pendampingan hukum dalam bentuk pemenuhan hak prosedural itu tidak sebanyak kita memberikan pemulihan. Pemulihan medis, pemulihan psikologis, termasuk psikososial," kata dia.

LPSK pun mengapresiasi keberadaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU tersebut dinilainya sangat progresif.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: LPSK: Indonesia darurat kekerasan seksual
Pewarta :
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2024