Masyarakat jangan tarik Muhammaditah dalam konflik politik

Jakarta (ANTARA) - PP Muhammadiyah meminta elite politik tidak menarik masyarakat dalam konflik politik yang tengah terjadi setelah pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres).

"Elite politik hendaknya tidak menyeret masyarakat ke dalam arus politik konfrontatif dan menjadikannya sebagai alat kekuasaan," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti dalam keterangan persnya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Abdul menyoroti fenomena hak angket atas dugaan kecurangan saat pemilu yang sedang bergulir di kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Menurut dia, hak angket ini merupakan fasilitas yang bisa digunakan oleh anggota legislatif dan sah secara undang-undang.

Meski demikian, dia berharap hak angket ini jangan dijadikan sebagai sumber konflik antara masyarakat yang pro dengan kontra akan hasil pemilu.

"Masyarakat tidak seharusnya risau dengan dinamika politik di DPR," tuturnya.

Dengan tidak digunakkannya hak angket sebagai pemicu konflik, dia yakin kondisi masyarakat akan kembali kondusif dan tenteram, bahkan setelah pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih.

Sebelumnya, PP Muhammadiyah dinilai turut berperan membantu pemerintah dalam menjaga kondusivitas masyarakat saat dan setelah pemilu.


Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: PP Muhammadiyah minta masyarakat tidak ditarik dalam konflik politik