Ini klarifikasi pernyataan Ketua MPR RI terkait amendemen UUD 1945

Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengklarifikasi pernyataannya soal partai politik yang sepakat melakukan amendemen Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana yang menjadi laporan seorang mahasiswa ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR.

"Seperti diketahui, statement tersebut dalam kaitan menjawab pertanyaan wartawan saat kami pimpinan MPR usai menerima Ketua MPR Ke-11 Bapak Amien Rais. Saya katakan kalau seluruh partai politik setuju sepakat melakukan amendemen UUD NRI 1945, termasuk penataan kembali sistem politik dan sistem demokrasi kita, MPR RI siap untuk melakukan amendemen, siap untuk melakukan perubahan karena kita sudah punya SOP-nya sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 37," jelas Bamsoet, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Bamsoet meluruskan bahwa dirinya tidak pernah mengeluarkan pernyataan yang menyebut bahwa seluruh partai politik sepakat untuk melakukan amendemen UUD 1945, termasuk tidak membicarakan tentang pemilihan presiden kembali di MPR.

"Saya hanya berbicara tentang adanya aspirasi melakukan kaji ulang amendemen UUD NRI 1945 secara menyeluruh. Jadi, sekali lagi saya tegaskan, tidak ada statement yang menyatakan semua parpol telah sepakat melakukan amendemen UUD 1945," ujarnya.



Untuk itu, Bamsoet menyebut laporan yang dilayangkan terhadap dirinya tersebut keliru karena pelapor kurang cermat dalam membaca berita dan memahami kata-kata. Dia juga menilai pelapor telah menyebarkan berita bohong.

"Laporan yang disampaikan pelapor ke MKD tidak cermat. Tidak sesuai dengan fakta, namun saya tidak marah. Saya hanya menyesalkan saudara M. Azhari (pelapor) itu telah menyebarkan berita bohong (hoaks) sebagaimana dimaksud dalam UU ITE. Harapan saya saudara M. Azhari yang mengatasnamakan mahasiswa Islam Jakarta itu menyadari kekeliruannya," katanya



Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Ketua MPR klarifikasi pernyatannya soal amendemen UUD 1945