Jakarta (ANTARA) - Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan, memperberat vonis mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) menjadi 12 tahun penjara, dari sebelumnya hanya 10 tahun penjara, karena terbukti melakukan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian.
Selain itu, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga menambah hukuman denda terhadap SYL, yakni dari semula Rp300 juta subsider empat bulan penjara menjadi sebesar Rp500 juta subsider empat bulan penjara.
“Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt Pst tanggal 11 Juli 2024 dengan mengubah sekadar mengenal pidana penjara serta uang pengganti yang dibebankan terhadap terdakwa,” kata Hakim Ketua Artha Theresia membacakan amar putusan tingkat banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Selasa.
Pengadilan tinggi turut mengubah uang pengganti yang dibebankan kepada SYL, yakni menjadi Rp44.269.777.204 ditambah 30.000 dolar Amerika Serikat. Uang pengganti itu mesti dibayar paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
“Jika tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutup uang pengganti tersebut. Dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama lima tahun,” ucap Artha.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pengadilan Tinggi DKI Jakarta perberat vonis SYL jadi 12 tahun
Berita Lainnya
KPK bawa satu koper usai geledah ruang kerja Gubernur Kalsel
Selasa, 8 Oktober 2024 15:43 Wib
KPK tangkap enam orang dalam OTT di Kalimantan Selatan
Senin, 7 Oktober 2024 19:30 Wib
KPK sita uang Rp10 miliar dalam OTT di Kalsel
Senin, 7 Oktober 2024 18:19 Wib
KPK jadwalkan ulang pemeriksaan eks Gubernur Kaltim Awang Faroek
Kamis, 3 Oktober 2024 5:55 Wib
Jokowi segera sampaikan nama calon pimpinan-dewas KPK ke DPR
Rabu, 2 Oktober 2024 5:38 Wib
KPK temukan petunjuk baru di mobil Harun Masiku
Jumat, 27 September 2024 15:59 Wib
Dua anggota DPRD Semarang diperiksa KPK terkait lelang di Pemkot Semarang
Selasa, 24 September 2024 11:32 Wib
Empat pejabat Pemkot Semarang diperiksa KPK sebagai saksi kasus korupsi
Jumat, 20 September 2024 16:53 Wib