Yogyakarta (ANTARA) - Anggota Fraksi NasDem DPR RI Subardi berharap Erick Thohir yang ditunjuk kembali menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar melanjutkan kinerja positif.
Erick Thohir kembali diplot sebagai Menteri BUMN pada Kabinet Merah Putih yang diumumkan Presiden Prabowo Subianto, Minggu (20/10). Sebelumnya Erick Thohir menjabat Menteri BUMN pada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Dalam siaran pers yang diterima Senin, Subardi menilai penunjukan Erick Thohir sangat tepat untuk melanjutkan kinerja positif BUMN. Selama di bawah Erick, BUMN telah membukukan setoran kepada negara sepanjang 2020-2023 sebesar Rp1.940 triliun.
"Sebagai mitra kerja di Komisi VI DPR RI periode lalu, saya menilai BUMN semakin baik. Setoran Rp1.940 triliun patut diapresiasi. Penunjukan Erick Thohir sebagai Menteri BUMN sudah tepat," kata Subardi.
Penunjukan Erick Thohir, lanjut Subardi, merupakan bukti bahwa Presiden Prabowo mempertimbangkan faktor merit dalam pembentukan kabinetnya. Menurut legislator asal Sleman, DIY, itu, fondasi penyehatan BUMN yang dibangun periode lalu cukup kuat, sehingga mampu mendukung penyehatan BUMN.
"Penyehatan BUMN butuh kepastian dan keberlanjutan. Kita tahu jumlah BUMN dari sebelumnya 142 perusahaan menjadi 41 perusahaan. Klaster dari 27 menjadi 12. Jadi momentumnya tepat kalau dilanjutkan," katanya.
Dengan penunjukan kembali Erick Thohir sebagai Menteri BUMN, kinerja BUMN diharapkan langsung adaptif dengan target-target yang dicanangkan pemerintah. Hanya saja, beberapa penyesuaian perlu dilakukan untuk mendukung program baru.
"Misalnya BUMN pangan, ID Food dan Bulog mungkin perlu perlakuan khusus untuk mendukung program gizi gratis. Selebihnya, sistem yang baik ditingkatkan, yang kurang dievaluasi," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo mengumumkan 48 menteri dan lima pejabat setingkat menteri termasuk 56 wakil menteri dalam kabinetnya. Di Kementerian BUMN, Prabowo juga mengangkat 3 Wakil Menteri, yakni Kartiko Wiroatmojo, Aminuddin Ma'ruf, dan Dony Oskaria.
Berdasarkan susunan Alat Kelengkapan Dewan DPR RI yang baru, Kementerian BUMN tetap bermitra di Komisi VI bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, KPPU, BP Batam, dan BP Sabang.
