Kulon Progo (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, berkomitmen menciptakan ruang partisipasi yang inklusif dalam pelaksanaan pemilihan umum legislatif, presiden dan wakil presiden di wilayah itu.
Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kulon Progo Aris Zurkhasanah di Kulon Progo, Kamis, mengatakan KPU Kulon Progo telah menerima kunjungan joint monitoring visit dari Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT), The Asia Foundation (TAF) dan BAPPENAS di Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Kulon Progo.
"Kegiatan ini merupakan monitoring evaluasi yang dilakukan pascaperjanjian kerja sama yang dilakukan KPU Kabupaten Kulon Progo dengan Yayasan LKiS (Lembaga Kajian Islam dan Sosial), dengan program pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih, pengorganisasian kaum minoritas dan kelompok lintas isu dalam rangka ketahanan demokrasi, serta penyelenggaraan layanan koordinasi terkait aksesibilitas dan keterbukaan informasi dalam proses Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo demi terciptanya Pilkada Kulon Progo yang inklusif," kata Aris.
Ia mengatakan pemantauan tersebut merupakan agenda turunan dalam pelaksanaan program Democratic Resilience (DemRes) dalam rangka memperjuangkan ruang sipil untuk ketahanan demokratis.
"Program ini yang ditujukan untuk merespon dinamika politik di tingkat lokal dan nasional dan mendukung pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 yang inklusif dan berintegritas," katanya.
Pimpinan Program DemRes dari LKiS Tri Noviana mengatakan LKiS telah mengidentifikasi lima isu kunci yang menjadi area intervensi untuk mencegah kerentanan demokrasi, yakni pemilu yang adil, pencegahan dan penanggulangan misinformasi dan disinformasi dan politik identitas, kebebasan berekspresi, dan partisipasi kelompok rentan dalam proses pemilu.
Dari kelima isu tersebut, masyarakat sipil terbukti mampu menunjukkan daya tahan dalam membendung ancaman di beberapa isu, namun gagal menghalau ancaman yang memperburuk kualitas demokrasi pada isu lainnya.
Pada pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak yang berlangsung pada Februari dan November 2024, program DemRes juga mencatat sejumlah capaian positif, terutama dalam membuka ruang partisipasi bagi masyarakat sipil, termasuk kelompok rentan seperti kelompok disabilitas, untuk terlibat dalam pesta demokrasi tersebut.
"Ruang partisipasi ini tidak hanya terbatas pada proses pemilihan kepala daerah, tetapi juga mencakup peluang bagi masyarakat sipil untuk menyuarakan aspirasi mereka dalam memperbaiki layanan publik di tingkat lokal, yang nantinya dapat diakomodasi dalam agenda kerja kepala daerah terpilih," katanya.
Ketua KPU Kabupaten Kulon Progo Budi Priyana mengapresiasi program ini. Selain menciptakan ruang partisipasi yang inklusif bagi masyarakat sipil, kerja sama ini bertujuan untuk memastikan penyampaian aspirasi dan advokasi dalam rangka mewujudkan pemilu yang inklusif dan demokratis.
"Cita-cita ini bisa terwujud jika ada kolaborasi yang apik lintas sektor," katanya.
