Material progran padat karya di Bantul dilakukan pengecekan sebelum pekerjaan fisik

id Padat karya infrastruktur ,Dinas Tenaga Kerja ,Material bahan bangunan

Material progran padat karya di Bantul dilakukan pengecekan sebelum pekerjaan fisik

Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. ANTARA/Hery Sidik

Bantul (ANTARA) - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta bakal melakukan pengecekan kondisi material atau bahan bangunan untuk program padat karya infrastruktur sebelum pekerjaan fisik dimulai di masing-masing lokasi.

"Sekarang masih proses droping material yang dilakukan sejak 1 Februari, dan saat ini progresnya hampir seratus persen droping ke 195 lokasi, nanti kita tanggal 17 Februari akan ada pengecekan material," kata Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Transmigrasi Disnakertrans Bantul Rumiyati di Bantul, Kamis.

Distribusi material padat karya ke 195 lokasi di seluruh 17 kecamatan se-Bantul ditargetkan selesai hingga 15 Februari, sehingga bila masih ada lokasi yang belum terdistribusi semua material, masih ada waktu sebelum pelaksanaan fisik pada 18 Februari.

Dengan demikian, pengecekan material ke lokasi padat karya untuk memastikan bahwa bahan bangunan siap dan bisa digunakan untuk memulai pekerjaan fisik pada 18 Februari. Pekerjaan padat karya berupa pembangunan cor blok jalan, talud, dan saluran drainase.

Bupati Bantul dijadwalkan mencanangkan pada pekerjaan fisik padat karya di wilayah Sungapan, Desa Argodadi, Sedayu, jadi secara serentak 18 Februari . Proyek ini akan berlangsung sampai 13 Maret 2025.

Menurut dia, total anggaran yang digelontorkan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bantul 2025 untuk program padat karya sebesar Rp19,5 miliar di seluruh 195 lokasi, dengan masing masing lokasi dialokasikan sebesar Rp100 juta.

"Kalau secara umum program padat karya tahun ini tidak ada perbedaan dengan tahun lalu, namun hanya dari sisi jumlahnya, tahun 2024 totalnya mencapai 600 an lokasi, sekarang 195 lokasi, itu karena yang dari BKK (Bantuan Keuangan Khusus) Pemda DIY tidak ada kegiatan," katanya.

Meski demikian, kata dia, kegiatan padat karya infrastruktur pada tahun ini tidak mengalami kendala atau mundur dari rencana awal, meskipun pemerintah pusat telah mengambil kebijakan dan mengarahkan agar daerah melakukan efisiensi anggaran.

"Tetap jalan sesuai rencana, karena padat karya ini untuk pemberdayaan masyarakat. Namun, apakah di anggaran perubahan 2025 ada atau tidak, kita belum tahu, karena ada kebijakan anggaran. Tetapi untuk tahun 2026 dapat informasi akan ada lagi dari DIY," katanya.

Pewarta :
Editor: Victorianus Sat Pranyoto
COPYRIGHT © ANTARA 2025
notification icon
Dapatkan Berita Terkini khusus untuk anda dengan mengaktifkan notifikasi Antaranews.com