Hamilton, Kanada (ANTARA) - Ketegangan di Jalur Gaza kembali meningkat menyusul keputusan Israel untuk memperluas serangan militernya di wilayah tersebut. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, pada Senin (5/5) menyuarakan keprihatinan mendalam atas rencana Israel yang dinilai dapat memperparah penderitaan rakyat Palestina.
Melalui juru bicaranya Farhan Haq, Guterres menyampaikan kekhawatiran terhadap rencana operasi militer baru yang disusun oleh pemerintah Israel.
“Sekjen sangat prihatin dengan kabar soal rencana Israel memperluas operasi darat dan memperpanjang kehadiran militernya di Gaza,” ujar Haq dalam konferensi pers di markas besar PBB.
Menurut Haq PBB menilai eskalasi militer ini hampir pasti akan memperburuk situasi kemanusiaan di Gaza.
“Hampir pasti akan menyebabkan lebih banyak warga sipil tewas dan kehancuran yang terus berlanjut di Gaza,” tegasnya.
Dalam pernyataan yang sama, Guterres kembali menekankan pentingnya penghentian kekerasan secara segera dan menyeluruh.
“Yang paling mendesak saat ini adalah mengakhiri kekerasan, bukan menambah jumlah korban sipil dan kerusakan,” kata Haq, menegaskan posisi PBB.
Guterres juga menegaskan bahwa Gaza “harus tetap menjadi bagian integral negara Palestina di masa depan,” seraya mengulangi seruannya untuk gencatan senjata permanen serta pembebasan seluruh sandera.
Pernyataan PBB ini muncul setelah kabinet keamanan Israel menyetujui rencana operasional baru yang diajukan oleh Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Eyal Zamir. Rencana tersebut, menurut kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, bertujuan untuk “mengalahkan Hamas” dan membebaskan warga Israel yang ditawan oleh kelompok tersebut.
Namun, rincian dari rencana ini mengindikasikan langkah yang lebih agresif, termasuk pendudukan wilayah di Gaza dan penguasaan permanen atas wilayah kantong Palestina tersebut.
Stasiun televisi Israel, Channel 12, bahkan melaporkan bahwa strategi tersebut mencakup pemindahan paksa warga Palestina dari wilayah utara ke selatan Gaza — langkah yang telah memicu kecaman luas dari komunitas internasional.
Sejak pecahnya konflik pada Oktober 2023, lebih dari 52.500 warga Palestina dilaporkan tewas akibat serangan brutal Israel, mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak.
Kebijakan militer Israel juga telah menarik perhatian lembaga-lembaga hukum internasional. Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Selain itu, Israel juga sedang menghadapi gugatan genosida yang diajukan di Mahkamah Internasional (ICJ).
Ketika dunia menantikan langkah-langkah damai, pernyataan keras dari Sekjen PBB menjadi pengingat bahwa konflik ini tidak hanya soal geopolitik, tetapi juga menyangkut nyawa ribuan warga sipil tak berdosa yang terus menjadi korban di tengah pusaran kekerasan yang tak kunjung usai.
Sumber: Anadolu
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Sekjen PBB cemas dengan rencana Israel perluas serangan darat di Gaza
