Kulon Progo (ANTARA) - Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mendorong pemerintah setempat melalui dinas teknis melakukan perbaikan teknologi jaringan dan informasi tentang kepariwisataan khususnya daerah-daerah yang masih pelosok agar penyebaran informasi bisa lebih dioptimalkan lagi.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Kulon Progo Widiyanto di Kulon Progo, Senin, mengatakan pada era digital seperti sekarang telah mengubah cara kita dalam merencanakan dan menjalani pengalaman wisata.
Aplikasi perjalanan, ulasan daring, dan media sosial kini menjadi instrumen utama dalam mempromosikan destinasi, namun digitalisasi ini juga memiliki implikasi sosial yang kompleks.
"Di satu sisi, masyarakat lokal memiliki peluang lebih besar untuk mempromosikan produk dan budaya mereka secara global. Di sisi lain, eksposur yang berlebihan dapat mengakibatkan “komodifikasi” budaya, di mana tradisi lokal dipertontonkan semata demi keuntungan ekonomi. Dalam konteks ini menjadi penting bahwa perda ini dibuat untuk memastikan bahwa narasi digital tetap otentik dan mewakili esensi sebenarnya dari budaya lokal. Untuk itu, perlunya tindakan untuk mengatasi adanya tumpeng tindih dalam pemberian tugas dan perlunya pembuatan struktur birokrasi yang efisien untuk mengelola kebijakan pariwisata," kata Widiyanto.
Ia mengatakan sebagai salah satu aspek yang berpotensi dalam meningkatkan pendapatan daerah, pariwisata harus dikembangkan dengan baik. Untuk itu perlu adanya peran dari pemerintah dalam pengelolaannya. Pengelolaan pariwisata harus merupakan pengelolaan yang terencana secara menyeluruh, sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, dan kultural.
Pengelolaan potensi wisata di Kabupaten Kulon Progo, dilihat dari sisi perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata masih sangat memprihatinkan ini dilihat tidak adanya peningkatan dari tahun ke tahun terkait dengan Pendapatan Asli Daerah.
"Pemerintah daerah perlu melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan pengembangan usaha kepada masyarakat sekitar objek wisata agar memanfaatkan potensi kekayaan alam sekitar sebagai lapangan pekerjaan sehingga secara tidak langsung daerah yang memiliki objek wisata akan berkembang dengan sendirinya," katanya.
Lebih lanjut, Widiyanto mengatakan pemkab harus membuat regulasi dan kebijakan yang bisa berkesinambungan dengan keinginan masyarakat agar kearifan lokal tetap terjaga dan daerah wisata bisa terangkat namanya diantara wisatawan domestik dan mancanegara.
Menurut dia, saat ini belum adanya pengaruh yang signifikan antara jumlah tempat pariwisata yang ada di Kulon Progo terhadap kenaikan PAD. Untuk itu perlu ada evaluasi total terhadap perencanaan dan pengembangan kepariwisataan di Kulon Progo.
Selain itu, belum adanya penataan wisata yang terpusat di Kulon Progo sebagai pusat wisata, untuk itu perlu penataan ulang konsep pengembangan wisata di Kulon Progo, sebagai contoh belum adanya paket wisata yang berisi wisata alam, wisata pantai, wisata budaya dan wisata kuliner.
"Perlunya pemkab melakukan Pemetaan Potensi Wisata untuk mengetahui potensi wisata yang ada, termasuk situs alam, budaya, sejarah, dan atraksi lainnya. Dengan pemetaan potensi wisata akan membantu dalam merencanakan dan memprioritaskan pengembangan lebih lanjut," katanya.
Ia juga mengharap adanya peningkatan infrastruktur yang baik sebab hal ini merupakan kunci untuk menarik wisatawan. Ini termasuk pembangunan jalan, transportasi umum, jaringan internet, serta fasilitas wisata seperti hotel, restoran, dan tempat belanja. Infrastruktur yang memadai memberikan kenyamanan bagi wisatawan dan meningkatkan aksesibilitas destinasi wisata.
"Hal yang tidak kalah penting adalah evaluasi total terhadap pemasaran destinasi pemasaran yang efektif sangat penting dalam pengembangan pariwisata. Menggunakan media sosial, situs web, dan strategi pemasaran digital lainnya dapat membantu memperkenalkan destinasi kepada audiens global," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kulon Progo Sasmita Hadi mengatakan kampanye pemasaran yang kuat akan menarik lebih banyak wisatawan dan menciptakan kesadaran akan destinasi tersebut.
Untuk itu, Fraksi Golkar mendorong untuk adanya peningkatan pemberdayaan masyarakat lokal, masyarakat lokal harus dilibatkan dalam setiap tahap pengembangan pariwisata.
"Kami juga mendorong pelatihan untuk masyarakat lokal dalam hal perhotelan, pemandu wisata, dan pengelolaan bisnis dapat meningkatkan keterampilan mereka dan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih baik," katanya.
Lebih lanjut, Sasmita Hadi mendorong terlaksananya kegiatan pariwisata berkelanjutan
untuk menjaga keseimbangan antara menarik wisatawan dan menjaga kelestarian lingkungan. Fraksi Golkar mendorong Pengembangan yang berkelanjutan memastikan bahwa destinasi wisata dapat dinikmati oleh generasi mendatang tanpa merusak alam atau budaya lokal.
"Kami mendorong terciptanya peningkatan ekonomi lokal, karena pariwisata dapat menjadi sumber pendapatan utama bagi banyak negara, terutama yang memiliki potensi alam dan budaya yang kaya dan mendorong agar pendapatan yang diperoleh dari sektor pariwisata digunakan untuk membangun infrastruktur, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat," kata dia.
