Upaya Desa Bangunharjo jadikan Koperasi Desa Merah Putih percontohan nasional

Bantul (ANTARA) - Sejumlah gerai yang berjejer rapi di tepi Jalan Parangtritis, Kelurahan Bangunharjo, Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi pemandangan baru seusai pemerintah secara resmi meluncurkan Koperasi Desa Merah Putih secara serentak pada 21 Juli 2025.

Gerai gerai tersebut merupakan unit usaha dari kelembagaan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih Kelurahan Bangunharjo, yang ditunjuk menjadi salah satu mock up atau percontohan nasional bagi Kopdes kopdes lainnya yang kini tengah diprogramkan pemerintah Indonesia.

Pendirian Kepdes Merah Putih di setiap desa atau kelurahan telah menjadi arahan pemerintah, tapi bagi Bangunharjo yang ditunjuk mendirikan Kopdes percontohan nasional, persiapan persiapan harus dilakukan semaksimal mungkin sebelum akhirnya diluncurkan.

Ketua Kopdes Merah Putih Bangunharjo Yeri Widarnanto mengatakan, hanya ada waktu sekitar lima hari untuk mempersiapkan gerai gerai unit usaha Kopdesnya, agar bisa menjadi lokasi peresmian Kelembagaan Kopdes Merah Putih serentak se-Indonesia secara daring oleh Presiden Prabowo pada 21 Juli 2025.

"Alhamdulillah kebetulan kita juga bekerja sama didukung dari LPDB-KUMKM (Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), sehingga untuk komunikasi dengan para stakeholder ataupun distributor bisa berjalan lancar," katanya.

Enam gerai

Kopdes Merah Putih Bangunharjo memiliki enam gerai yang menjadi pusat kegiatan ekonomi desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa maupun anggota melalui prinsip gotong royong dan kemandirian ekonomi.

Gerai koperasi itu adalah gerai kebutuhan bahan pokok atau sembako, gerai elpiji bersubsidi ukuran tiga kilogram, gerai pupuk bersubsidi, gerai apotek atau klinik, gerai logistik dan pengiriman paket, serta gerai simpan pinjam.

Untuk gerai sembako, pasokan bahan pokok didukung sejumlah distributor seperti Bulog, kemudian juga dari pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dari Kelurahan Bangunharjo, sedangkan untuk elpiji didukung dari Pertamina, dan pupuk didukung Pupuk Indonesia.

Sementara itu gerai lainnya merupakan unit pelayanan jasa usaha dengan memberdayakan sumber daya yang dimiliki kelurahan.

Pada tahap awal, modal Kopdes Merah Putih Bangunharjo didapat melalui sistem pinjam barang bekerja sama kemitraan dari berbagai agen distributor tersebut, dan selanjutnya sambil menjalankan perputaran uang, pihak Kopdes akan mengajukan permohonan pinjaman.

"Modal istilahnya baru pinjam barang, selanjutnya kemungkinan kita berusaha sendiri jadi nanti kalau kita mengajukan permohonan pinjaman ke LPDB, kalau segera cair kita lanjutkan usaha sendiri dalam arti kita beli, terus selanjutnya begitu," kata Yeri.

Dalam perkembangannya, pengajuan pinjaman modal Kopdes Merah Putih Bangunharjo terhadap LPDB KUMKM telah disetujui sebesar Rp320 juta, yang nantinya untuk menjalankan dan mengembangkan gerai sembako, elpiji bersubsidi, dan gerai pupuk.

Manfaatkan gedung KUD

Gedung perkantoran dan gerai gerai Kopdes Merah Putih Bangunharjo tidak menempati bangunan baru, melainkan memanfaatkan gedung bekas Koperasi Unit Desa (KUD) Tani Bakti yang sebelumnya ada dan beroperasi di bawah pengelolaan badan usaha milik kelurahan.

Meski demikian, dengan sedikit pembenahan dan renovasi dari pemerintah kelurahan, gerai gerai dan kantor Kopdes bisa berjalan, dengan tetap tidak mengesampingkan kegiatan usaha KUD Tani Bakti yang masih dibutuhkan sebagian masyarakat Bangunharjo.

Pemerintah desa mengambil langkah tersebut karena KUD yang bangunannya berada di atas tanah kas desa Bangunharjo itu selama beberapa tahun kurang berjalan optimal, maka pengelolaan aset diambil alih untuk mendukung program Kopdes Merah Putih.

Dengan demikian, kegiatan KUD Tani Bakti masih ada dengan diberikan ruang tersendiri untuk kegiatan pelayanan pembayaran listrik secara manual bagi warga kelurahan. Namun, untuk manajemen, baik Kopdes dan KUD berbeda agar bisa lebih fokus dalam menjalankan unit usaha.

Yeri menyebut saat ini jumlah anggota yang terlibat dalam Kopdes Merah Putih, termasuk yang bertanggung jawab dalam mengelola gerai gerai, sebanyak 85 orang, dan tidak menutup kemungkinan akan melakukan perekrutan lagi, jika dalam perkembangannya dibutuhkan.

Setelah operasional kelembagaan Kopdes Merah Putih diluncurkan untuk melayani masyarakat umum, bukan hanya anggota.

"Kalau untuk anggota saat ini baru dari lembaga pamong dan kelurahan saja, sehingga kelanjutannya juga untuk masyarakat umum," kata Yeri.

Gerai-gerai Kopdes Merah Putih Bangunharjo membuka pelayanan sejak pagi sampai malam untuk gerai sembako, kemudian gerai elpiji bersubsidi dan gerai pupuk bersubsidi buka sejak pagi sampai sore menyesuaikan dengan kebutuhan.

Dia juga menyebut, untuk harga kebutuhan pokok di gerai baik untuk sembako maupun elpiji bersubsidi diakui lebih rendah dari harga pasaran, karena bahan pokok tersebut mengambil langsung dari agen distributor, seperti elpiji tiga kilogram yang dijual dengan harga Rp18 ribu per tabung.

75 kopdes merah putih

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul menyebut bahwa semua kelurahan di Bantul yang berjumlah 75 desa telah membentuk kopdes merah putih dan telah mempunyai badan hukum yang dikuatkan dengan akta pendirian dari notaris.

Dengan demikian semua unit usaha Kopdes Merah Putih di 75 kelurahan tinggal menjalankan kegiatan usaha untuk memperkuat perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelurahan.

Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Bantul Prapta Nugraha mengatakan, semua Kopdes di Bantul tinggal beroperasi sesuai kemampuan. Namun, ada dua koperasi yaitu Kopdes Merah Putih di Srimulyo dan Bangunharjo yang harus jalan karena sebagai percontohan nasional.

Seluruh kelurahan di Bantul telah memiliki gedung atau kantor Kopdes Merah Putih, meski masih ada beberapa kelurahan yang baru dalam tahap penempatan produk atau unit usaha dan belum sepenuhnya beroperasi.

Pemkab Bantul saat ini sedang memetakan kondisi dan tahapan yang dikerjakan masing masing Kopdes untuk memudahkan pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan terhadap pengelola maupun sumber daya manusia (SDM) koperasi.

Terkait adanya KUD yang pernah terbentuk dan berkembang di kelurahan sebelum program koperasi desa merah putih, harapannya bisa berkolaborasi dengan kelembagaan kopdes untuk kemakmuran bersama.

Siapkan anggaran pendampingan

Pemkab Bantul pada tahun anggaran 2025 siap menggelontorkan anggaran sebesar Rp1 miliar untuk melakukan pendampingan dalam mendukung operasional Kopdes Merah Putih di 75 kelurahan Anggaran itu untuk diklat (pendidikan dan pelatihan) dan pembuatan akta koperasi.

Prapta Nugraha mengatakan, anggaran yang dikeluarkan selama satu tahun tersebut dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Murni dan APBD Perubahan tahun 2025.

Anggaran tersebut bersifat pendampingan melalui berbagai kegiatan diklat dan pembuatan akta notaris agar Kopdes sebagai lembaga ekonomi kerakyatan memiliki badan hukum untuk menjalankan kegiatan usahanya.

"Kalau untuk modal bagi koperasi belum, dan sementara ini baru ada dua koperasi yang kemungkinan dibiayai oleh LPDB-KUMKM atau bank Himbara, masih menunggu kebijakan lebih lanjut," katanya.

Guna pengembangan Kopdes lebih jauh, saat ini Pemkab Bantul telah merumuskan roadmap atau peta jalan sebagai rencana strategis pengembangan dan keberlanjutan Kopdes Merah Putih di seluruh 75 kelurahan dan berbadan hukum.

Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan, dinas terkait bahkan institusi di luar pemerintahan akan disinergikan dan dikolaborasikan untuk mendukung Kopdes Merah Putih menyusul adanya rumusan roadmap pengembangan kopdes.

Roadmap atau rencana strategis yang merinci langkah-langkah dalam jangka waktu tertentu itu menjabarkan mulai dari pendirian Kopdes, aktivasi, singkronisasi lintas stakeholder, sampai pada pengembangan dan keberlanjutan pada 2025 sampai 2026.

Roadmap dalam pengembangan dan keberlanjutan Kopdes tersebut penting karena merupakan kebijakan afirmatif, atau kebijakan khusus yang oleh pemerintah pusat harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten berupa dukungan regulasi.

Selain itu, kebijakan harus didukung dengan fasilitasi sampai pada pengembangan sumber daya manusianya hingga digitalisasi koperasi.

Oleh karena itu, Pemkab harus mendukung program Kopdes dan memberikan dukungan agar Kopdes Merah Putih menguntungkan rakyat, memberikan tidak hanya akses, tetapi juga pendapatan lebih baik melalui aktivitas koperasi di seluruh kelurahan Bantul.