Sleman (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta mengajak jajaran Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintah daerah setempat memperkuat kapasitas diri dan mempercepat transformasi digital untuk menjawab ekspektasi publik.
"Kini saatnya Korpri memperkuat kapasitas diri, memperbaiki budaya kerja, dan mempercepat transformasi digital agar dapat menjawab ekspektasi publik," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman Susmiarto pada upacara memperingati HUT Ke-54 Korpri tingkat Kabupaten Sleman di Lapangan Pemda Sleman, Senin.
Hadir pada kegiatan tersebut, Bupati Sleman Harda Kiswaya dan Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa, jajaran Forkompimda Kabupaten Sleman, serta ASN Pemkab Sleman.
Seiring dengan perkembangan zaman, kata dia, masyarakat semakin cerdas, kritis, dan menuntut pelayanan publik yang cepat, transparan, mudah diakses, dan akuntabel.
"Kita tidak boleh terjebak pada rutinitas administratif yang kaku. Kita harus terus berinovasi, menciptakan terobosan, serta mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pelayanan masyarakat," katanya.
Menurut dia, peran Korpri tidak hanya sekadar menjalankan administrasi pemerintahan.
Lebih dari itu, kata dia, Korpri harus menjadi kekuatan pemersatu bangsa di tengah dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang semakin kompleks.
"Caranya dengan memberikan pelayanan yang adil tanpa diskriminasi, menetapkan kebijakan berdasarkan data dan kebutuhan masyarakat, serta menjunjung tinggi etika profesi dan sumpah jabatan," katanya.
Peringatan HUT Ke-54 Korpri pada 2025 mengusung tema "Bersatu, Berdaulat, Bersama Korpri, Dalam Mewujudkan Indonesia Maju".
Susmiarto menyebut tema ini suatu penegasan bahwa ASN memiliki peran penting dalam menjaga persatuan bangsa, memperkuat kedaulatan negara, serta menghadirkan pelayanan yang semakin berkualitas demi terwujudnya Indonesia maju.
"Persatuan menjadi landasan utama dalam menjalankan birokrasi yang bersih dan profesional, sedangkan kedaulatan menjadi simbol bahwa setiap kebijakan dan langkah pelayanan harus berorientasi pada kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi, kelompok, apalagi politik," katanya.
