Jakarta (ANTARA) - Penasihat hukum Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019–2024 Nadiem Anwar Makarim, Ari Yusuf Amir, mengungkapkan kliennya sebenarnya menginginkan untuk cepat menjalani persidangan kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management di lingkungan Kemendikbudristek pada 2019–2022.
Dia mengatakan Nadiem ingin kasusnya cepat selesai dan segera menjelaskan semuanya kepada publik.
"Pak Nadiem sendiri dari kemarin dia ingin cepat-cepat segera mulai sidang, tetapi kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan seperti itu," ungkap Ari saat ditemui usai sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa.
Pada persidangan nanti, Ari pun menyatakan siap membuka isi percakapan terkait rencana pengadaan laptop Chromebook dalam grup Whatsapp yang diikuti kliennya.
Senada, ibunda Nadiem, Atika Algadrie mengatakan sebenarnya menginginkan persidangan kasus anaknya cepat selesai, namun kesehatan Nadiem tetap harus diprioritaskan.
Ia menceritakan beberapa waktu lalu sempat mengunjungi sang anak. Kala itu, Nadiem memberikan sebuah surat pada Atika dalam rangka memperingati Hari Ibu.
"Surat itu sangat membuat saya terenyuh dan sedih, tetapi juga ada energi di situ untuk terus berjuang bagi kebenaran ini," ucap Atika dalam kesempatan yang sama.
Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus kembali menunda sidang kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan di lingkungan Kemendikbudristek pada 2019–2022, yang menyeret Nadiem sebagai tersangka.
Penundaan sidang dilakukan lantaran Nadiem Makarim masih dalam kondisi sakit pascaoperasi yang dijalaninya beberapa waktu lalu.
"Kami berikan kesempatan untuk menjalani masa perawatan selama 21 hari dan akan dibuka kembali persidangan pada hari Senin, tanggal 5 Januari 2026," ujar Hakim Ketua Purwanto Abdullah pada sidang pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus, Selasa.
Sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan terhadap Nadiem Makarim pada awalnya berlangsung pada Selasa (16/12), namun ditunda karena ia masih dibantarkan (penangguhan masa penahanan) karena sakit.
Selain Nadiem, terdapat empat tersangka lainnya dalam kasus itu, yakni, Sri Wahyuningsih, Ibrahim, Mulyatsyah, serta mantan Staf Khusus Mendikbudristek, Jurist Tan. Sri, Ibrahim, dan Mulyatsyah sudah menjalani sidang dakwaan pada Selasa (16/12), sementara berkas Jurist Tan belum dilimpahkan karena tersangka masih buron.
Dalam sidang dakwaan terhadap Sri, Ibrahim, dan Multyatsyah, terungkap kerugian negara yang diakibatkan kasus tersebut diduga mencapai Rp2,18 triliun.
Kerugian negara meliputi sebesar Rp1,56 triliun terkait program digitalisasi pendidikan pada Kemendikbudristek, serta senilai 44,05 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan Rp621,39 miliar akibat pengadaan CDM yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat pada program digitalisasi pendidikan.
Pada sidang itu, terungkap pula terdapat beberapa pihak yang diperkaya, antara lain Nadiem, yang menerima uang Rp809,59 miliar dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (PT AKAB) melalui PT Gojek Indonesia.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pengacara ungkap Nadiem sebenarnya ingin cepat menjalani sidang
