MagangHub Kemenaker dan stimulus ekonomi generasi muda

Adanya dukungan berupa uang saku dari pemerintah juga menunjukkan kehadiran negara dalam memastikan bahwa proses peningkatan kompetensi tidak menjadi beban ekonomi bagi peserta. Tidak heran apabila respons publik, terutama dari kalangan muda, terlihat sangat positif di berbagai platform media sosial.

Lebih jauh, jika dikaitkan dengan arah pembangunan jangka panjang, sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2025–2045, program ini memiliki posisi strategis. Target Indonesia Emas 2045, mulai dari peningkatan pendapatan per kapita setara negara maju, penghapusan kemiskinan ekstrem, hingga peningkatan daya saing SDM tidak mungkin dicapai, tanpa investasi serius pada kualitas manusia Indonesia.

Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi berkelanjutan pada kisaran 6–7 persen, negara harus memastikan generasi mudanya tetap produktif, adaptif, dan terlindungi dari risiko pengangguran struktural maupun pemutusan hubungan kerja (PHK). Dalam konteks inilah MagangHub Kemnaker menjadi salah satu instrumen kebijakan yang relevan dan kontekstual.

Mengintegrasikan

Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa setiap kebijakan publik memiliki ruang untuk penyempurnaan. Salah satu catatan penting adalah ketentuan dalam Permenaker Nomor 8 Tahun 2025 yang membatasi peserta hanya bagi lulusan, maksimal satu tahun sejak kelulusan.

Ke depan, pemerintah perlu mengkaji kemungkinan perluasan batas waktu tersebut agar lulusan pada tahun-tahun sebelumnya juga memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing. Hal ini penting mengingat tidak semua lulusan memiliki akses dan kesempatan yang setara pada fase awal pasca-lulus kuliah.

Selain itu, penguatan ekosistem lintas kementerian menjadi kebutuhan strategis. Kementerian Ketenagakerjaan perlu membangun sinergi yang lebih sistemik dengan Kementerian PANRB, BKN, BPI Danantara, hingga BP BUMN.

Integrasi data dan rekam jejak alumni MagangHub Kemnaker dengan sistem rekrutmen CPNS, BUMN, maupun sektor swasta, akan menciptakan kesinambungan kebijakan dari hulu ke hilir. Dengan demikian, program magang tidak berhenti sebagai pengalaman temporer, melainkan menjadi jalur afirmatif menuju pekerjaan yang berkelanjutan.

Pada akhirnya, Magang Hub Kemnaker dapat menjadi contoh bagaimana kebijakan publik yang dirancang secara adaptif mampu menjawab tantangan zaman. Program ini bukan sekadar tentang magang, tetapi tentang membangun harapan, membuka akses, dan menyiapkan generasi muda agar mampu berdiri kokoh di tengah dinamika ekonomi global.

Jika dikelola secara konsisten, terintegrasi, dan berkelanjutan, MagangHub Kemnaker berpotensi menjadi salah satu fondasi penting dalam perjalanan Indonesia menuju visi besar Indonesia Emas 2045.

Tantangan terbesar berhasilnya program pemerintah hari ini bukan sekadar pada alokasi anggaran, melainkan pada implementasi yang efektif. Setiap kebijakan tidak boleh berhenti pada tahap desain yang populis atau sekadar diumumkan, tetapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Sebagaimana pernah dipaparkan oleh Bambang Brodjonegoro, mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, salah satu prasyarat utama agar Indonesia dapat bertransformasi menjadi negara maju adalah dengan memastikan dominasi struktur demografisnya diisi oleh kelompok kelas menengah yang kuat, bukan hanya secara kuantitas, tetapi juga secara kualitas.

Kelas menengah diharapkan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi nasional melalui daya beli yang stabil, pola konsumsi yang produktif, serta partisipasi aktif dalam pembangunan. Cita-cita itu agaknya semakin menjauh jika kita jujur menatap realita hari ini.

*) Nicholas Martua Siagian adalah Direktur Eksekutif Asah Kebijakan Indonesia, penyuluh antikorupsi Ahli Muda Tersertifikasi LSP KPK, dan alumni Kebangsaan Lemhannas RI