DPR mendukung Kemendikdasmen menciptakan pendidikan inklusif lewat pelatihan

Senin, 20 April 2026 18:02 WIB

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah (kiri) dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti (kanan) ditemui usai peluncuran Program Pelatihan Pendidikan Inklusif Tahun 2026 di SMPN 16 Jakarta, Senin (20/4/2026). ANTARA/Sean Filo Muhamad

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah mengapresiasi langkah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dalam mewujudkan pendidikan inklusif di Indonesia melalui Program Pelatihan Pendidikan Inklusif.

Pada peluncuran program tersebut di SMPN 16 Jakarta, Senin, Himmatul menekankan langkah ini merupakan upaya strategis pemerintah dalam menjawab tantangan pemenuhan hak dasar seluruh anak bangsa.

"Pendidikan itu harus menjangkau semua, karena itu adalah hak seluruh anak Indonesia," ujarnya menegaskan.

Himmatul juga mengingatkan bahwa tantangan penyelenggaraan pendidikan inklusif tidak berhenti hanya pada penyediaan tenaga pendidik, namun juga ketersediaan sarana dan prasarana penunjang.

Ia menilai sarana dan prasarana yang spesifik dan ramah bagi anak berkebutuhan khusus harus benar-benar diwujudkan. Selain fasilitas, kurikulum yang fleksibel dan sistem penilaian berbasis kemampuan anak juga menjadi kebutuhan mendesak yang belum sepenuhnya terpenuhi.

Adapun tantangan krusial lainnya adalah masih minimnya pemahaman masyarakat dan ekosistem sekolah mengenai pendidikan inklusif. Himmatul menyoroti pentingnya sosialisasi secara masif untuk mencegah terjadinya perundungan terhadap siswa berkebutuhan khusus akibat ketidakpahaman lingkungan sekitar.

"Nah ini yang harus disosialisasikan supaya nanti mereka terbiasa dalam perbedaan bahwa hak pendidikan itu adalah hak semua anak Indonesia," ujarnya.

Sebagai bentuk dukungan dari sisi legislasi, Himmatul mengungkapkan bahwa saat ini Komisi X DPR RI tengah merampungkan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) guna menghadirkan payung hukum yang mencari solusi atas segala kendala pendidikan.

Pembahasan undang-undang tersebut telah memasuki tahap akhir pasal demi pasal dan menyisakan sekitar 70 pasal. Ia berharap rancangan tersebut dapat disahkan pada masa persidangan tahun 2026 dan mengundang para guru di seluruh Indonesia untuk turut memberikan masukan demi penyempurnaan regulasi.

Diketahui, Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Ditjen GTKPG) Kemendikdasmen memperkuat pendidikan inklusif di Indonesia dengan melatih ribuan guru anak berkebutuhan khusus di 25 provinsi di Indonesia.

Program Pelatihan Pendidikan Inklusif Tahun 2026 saat ini memiliki kuota untuk 1.500 orang guru, di mana saat ini jumlahnya baru terisi sebanyak 60 persen.

Ke depan, program ini akan bergulir terus, dengan target rasio jumlah guru pendamping khusus sebesar 1:15, atau satu guru berbanding 15 peserta didik di seluruh sekolah inklusi di Indonesia.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: DPR dukung Kemendikdasmen ciptakan pendidikan inklusif lewat pelatihan