#BADAN ANGGARAN DPR

Kumpulan berita badan anggaran dpr, ditemukan 346 berita.

Golput tetap bukanlah pilihan

"Hanya karena kita tidak tertarik dengan politik, bukan berarti politik tidak tertarik kepada kita," begitu penggalan kalimat yang diucapkan Perikles, seorang negarawan ...

Dewan: keterwakilan perempuan di parlemen pengaruhi kebijakan

Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Supriyani Astuti, mengatakan keterwakilan perempuan di parlemen mampu ...

KPU: seluruh parpol kumpulkan laporan dana kampanye

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, telah menerima seluruh laporan dana kampanye tahap kedua dari partai politik peserta Pemilu ...

Tarif listrik industri naik 8,6-13,3 persen

Pemerintah telah menetapkan besaran kenaikan tarif listrik konsumen industri skala besar antara 8,6-13,3 persen yang berlaku setiap dua bulan sekali mulai 1 Mei 2014.Dirjen ...

Rieke: seluruh rakyat harus dapatkan jaminan kesehatan

Anggota Komisi IX Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah agar seluruh rakyat mendapatkan jaminan kesehatan yang ditanggung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ...

Menjaga dana haji

Dana haji kembali diributkan. Ada yang menilai pengelolaannya tidak transparan, diselewengkan dan dikorupsi, bahkan ada yang mengatakan rekeningnya menggunakan nama ...

Dana saksi bukan basa-basi

Perlunya dana untuk saksi partai politik di tempat pemungutan suara atau TPS pada Pemilihan Umum 2014 tentunya bukan basa-basi. Usulan itu muncul dari pemerintah, yang ...

Nazaruddin paparkan aliran dana Hambalang

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin memaparkan aliran dana dari proyek Pusat Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang. "Proyek ...

Kulon Progo susun draf RPP desa

Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan�dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, segera menyusun draf rencana ...

UU BPJS diharapkan dilaksanakan secara transparan

Pemerintah diharapkan melaksanakan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial secara transparan dan akuntabel, kata Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ...