Jogja (ANTARA Jogja) - Sejumlah perusahaan negara yang tergabung dalam gerakan BUMN Peduli menjual 3.000 paket sembako murah kepada warga di 12 kecamatan di Kota Yogyakarta.

"Kami tidak ingin memberikan paket sembako ini secara gratis ke masyarakat. Masyarakat tetap harus membelinya dengan harga yang jauh lebih murah. Ini bagian dari pendidikan untuk masyarakat," kata Wakil Ketua Kegiatan BUMN Peduli DIY Aan Sastradiningrat di Yogyakarta, Jumat.

Satu paket sembako yang dijual murah kepada masyarakat tersebut berisi 10 kilogram (kg) beras, 1 kg gula pasir dan 1 kg minyak goreng.

Jika dijual dengan harga normal, maka satu paket sembako tersebut nilainya Rp100.000. Namun, masyarakat hanya perlu mengeluarkan uang Rp30.000 untuk memperolehnya.

"Kegiatan ini adalah bentuk `corporate social responsibility` kami kepada masyarakat, terutama masyarakat miskin," katanya.

Dana yang diperoleh dalam kegiatan tersebut kemudian akan digunakan kembali untuk pelaksanaan kegiatan yang sama di tahap berikutnya.

Pada 2012, dana yang digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan BUMN Peduli di Provinsi DIY mencapai Rp2,6 miliar. Dana tersebut kemudian diwujudkan dalam 34.000 paket sembako.

Jumlah sembako yang telah terdistribusi ke masyarakat mencapai 24.000 paket. Sisanya sebanyak 10.000 paket sembako akan disalurkan untuk masyarakat di Kabupaten Sleman dan Gunungkidul menjelang puasa.

"Di Kota Yogyakarta, kegiatan serupa juga pernah dilakukan di dua kecamatan yaitu Jetis dan Danurejan. Untuk saat ini, kegiatan diperluas ke 12 kecamatan lain," katanya.

Sejumlah perusahaan yang terlibat dalam kegiatan BUMN Peduli tersebut di antaranya PT BTN, BNI, Askes, Perum Pegadaian, Waskita Karya, Perum Peruri, Indofarma dan Asuransi Ekspor.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Yogyakarta Imam Priyono berharap, kegiatan tersebut bisa digelar secara rutin karena akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan Camat Tegalrejo Maryustion Tonang mengatakan, paket sembako tersebut ditujukan untuk tokoh masyarakat dari tingkat RT hingga RW, kader PKK, dan pekerja sosial masyarakat melalui masing-masing kelurahan.

"Jika yang diberi adalah masyarakat miskin, maka jumlahnya tidak mencukupi dan rawan menimbulkan konflik. Karenanya, kami memberikannya ke tokoh masyarakat," katanya. (E013)