Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menilai pemerintah, terutama Kementerian Kesehatan, perlu mengusut masalah tingginya angka depresi di kalangan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).
"Pemerintah perlu menggali akar permasalahan kasus ini, apakah terkait dengan aspek kesejahteraan, seperti hak insentif bagi para peserta PPDS yang belum layak atau kurang diperhatikan atau ada aspek lain," kata Netty dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.
Netty menilai penanganan masalah depresi yang dialami peserta PPDS perlu dilakukan agar tidak berdampak pada ketersediaan dokter di masa yang akan datang.
Lebih lanjut, ia menyampaikan apabila hak insentif bagi para peserta PPDS tidak terpenuhi secara baik, hal tersebut dapat menjadi salah satu beban yang berpotensi memicu mereka terserang depresi.
"Para peserta PPDS ini umumnya sudah memasuki usia matang dan memiliki tanggungan keluarga. Jika pemasukan tidak jelas, sementara mereka harus membayar biaya pendidikan, melayani pasien, dan belajar, tentunya menjadi beban tersendiri," ujar dia.
Selain soal kesejahteraan dan insentif, Netty juga meminta pemerintah agar memperhatikan kesehatan fisik dan mental para peserta PPDS, terutama terkait dengan isu perundungan.
“Praktik bullying oleh senior ke junior di lingkungan pendidikan dokter di Indonesia ditengarai masih kerap terjadi. Mungkin tidak dalam bentuk kekerasan fisik, tapi dalam bentuk beban kerja yang berat, di luar kewajaran dan bahkan beban kerja di luar tanggung jawab serta kewajibannya," kata dia.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Legislator nilai pemerintah perlu usut masalah peserta PPDS depresi
"Pemerintah perlu menggali akar permasalahan kasus ini, apakah terkait dengan aspek kesejahteraan, seperti hak insentif bagi para peserta PPDS yang belum layak atau kurang diperhatikan atau ada aspek lain," kata Netty dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.
Netty menilai penanganan masalah depresi yang dialami peserta PPDS perlu dilakukan agar tidak berdampak pada ketersediaan dokter di masa yang akan datang.
Lebih lanjut, ia menyampaikan apabila hak insentif bagi para peserta PPDS tidak terpenuhi secara baik, hal tersebut dapat menjadi salah satu beban yang berpotensi memicu mereka terserang depresi.
"Para peserta PPDS ini umumnya sudah memasuki usia matang dan memiliki tanggungan keluarga. Jika pemasukan tidak jelas, sementara mereka harus membayar biaya pendidikan, melayani pasien, dan belajar, tentunya menjadi beban tersendiri," ujar dia.
Selain soal kesejahteraan dan insentif, Netty juga meminta pemerintah agar memperhatikan kesehatan fisik dan mental para peserta PPDS, terutama terkait dengan isu perundungan.
“Praktik bullying oleh senior ke junior di lingkungan pendidikan dokter di Indonesia ditengarai masih kerap terjadi. Mungkin tidak dalam bentuk kekerasan fisik, tapi dalam bentuk beban kerja yang berat, di luar kewajaran dan bahkan beban kerja di luar tanggung jawab serta kewajibannya," kata dia.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Legislator nilai pemerintah perlu usut masalah peserta PPDS depresi