Kulon Progo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengimbau petani di wilayah itu untuk segera menebus pupuk bersubsidi mengingat serapan pupuk masih rendah dan sekaligus mengantisipasi realokasi pupuk ke wilayah lain.
Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda pada Bidang Sarana dan Pengembangan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Dinas Pertanian dan Pangan Kulon Progo Kirmi di Kulon Progo, Sabtu, mengatakan serapan pupuk subsidi untuk periode Januari sampai April 2026 jenis Urea sebesar 18 persen atau 1.323 ton dari alokasi 7.389 ton, NPK sebesar 32 persen atau 2.681 ton dari alokasi 8.323 ton.
"Terkait masih rendahnya realisasi pupuk bersubsidi, agar petani segera menebus alokasi pupuk sesuai yang dulu diajukan dengan prinsip enam tepat," kata Kirmi.
Adapun alokasi pupuk bersubsidi untuk jenis pupuk Urea di setiap kapanewon, yakni Sentolo sebesar 1.804 ton terserap 125 ton, Nanggulan 925 ton terserap 145 ton, Pengasih 782 ton terserap 125 ton, Panjatan 646 ton terserap 161 ton, Temon 549 ton terserap 204 ton, Wates 514 ton terserap 144 ton.
Selanjutnya, Lendah 513 ton terserap 86 ton, Girimulyo 467 ton terserap 54 ton, Galur 424 ton terserap 146 ton, Kalibawang 430 ton terserap 86 ton, Samigaluh 263 ton terserap 30 ton, dan Kokap 72 ton terserap 18 ton.
Menurut Kirmi, rendahnya serapan pupuk bersubsidi di daerah atas, seperti di Kapanewon Girimulyo, Samigaluh dan sebagian Kalibawang dikarenakan sebagian besar merupakan lahan tadah hujan, sehingga musim tanam ditentukan oleh musim hujan.
"Pada musim tanam pertama (MT I) pada Januari 2026, petani menggunakan pupuk yang ditebus di akhir 2025," katanya.
Lebih lanjut, Kirmi mengatakan rendahnya serapan pupuk bersubsidi di suatu wilayah berdampak pada pengurangan alokasi pupuk dan alihkan ke wilayah lain. Salah satunya cara agar tidak dikurangi alokasinya adalah percepatan penebusan pupuk.
"Dengan keterbatasan anggaran pemerintah, biasanya realisasi yang masih rendah akan dikurangi, dialihkan kepada daerah lain yang pencapaiannya tinggi. Satu satunya cara agar tidak dikurangi alokasinya adalah percepatan penebusan pupuk," katanya.
Sementara itu, salah satu anggota Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Prakoso Rejo di Salamrejo, Suyanto mengatakan musim tanam kedua (MT II) ini bersamaan dengan biaya sekolah, dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Sehingga petani menunda menebus pupuk bersubsidi untuk MT II atau awal 2026 ini.
"Penyebabnya masalah keuangan masing-masing petani, kalau ketersediaan pupuk aman," katanya.