Yogyakarta (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul menggagas beberapa program sebagai cara untuk mengendalikan inflasi agar stabilitas ekonomi di daerah yang relatif aman pada tahun ini dapat dipertahankan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Gunungkidul Sri Suhartanta, di Yogyakarta, Rabu, mengatakan pihaknya mengandalkan program "Perisai" yakni Pemanfaatan Efektif Sumber Daya Alam untuk Stabilisasi Inovasi guna menjaga tren rata-rata inflasi Gunungkidul yang positif di tahun ini.
"Angka inflasi di Gunungkidul saat ini berada pada posisi yang terkendali,yakni sebesar 2,93% (atau 2,59% y-on-y per Mei 2026), angka ini tercatat berada di bawah rata-rata inflasi Provinsi DIY yang mencapai 3,31%," kata Suhartanta.
Program Perisai, lanjut dia, mencakup berbagai kebijakan yang terintegrasi dalam program lintas sektor di lingkungan Pemkab Gunungkidul.
Ia mencontohkan seperti di Dinas Perhubungan melalui program “SiBona” yang menyediakan angkutan siswa guna memperlancar mobilitas, kemudian Dinas Perdagangan melalui Operasi pasar murah dan pemantauan harga secara real-time melalui “Toko Kendil Simbok”.
“Di Dinas PU dan Pertanian dilakukan penerapan teknologi air tanah untuk mengantisipasi kekeringan dan meningkatkan produksi pangan di musim kemarau," katanya.
Selain itu, lanjutnya, hari ini Pemkab Gunungkidul juga menyelenggarakan kegiatan Capacity Building bagi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kompetensi anggota tim dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Sementara itu, Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih juga memberikan arahan pengendalian inflasi melalui program “Gerbang Padi” yakni Gerakan Pengembangan Pangan dan Gizi).
Program tersebut, lanjutnya, telah disosialisasikan melalui Surat Edaran (SE) resmi yang mewajibkan seluruh perangkat daerah dan rumah tangga agar memanfaatkan pekarangan guna menanam kebutuhan pokok seperti cabai dan tomat.
“Kami pastikan di kantor-kantor dinas harus ada tanaman pangan, kita harus kembali ke prinsip ‘makan apa yang ditanam dan menanam apa yang dimakan’,” ujar Endah.
Pihaknya juga menerbitkan larangan penyajian makanan berbasis gandum dalam acara pemerintahan, dan mewajibkan penggunaan bahan lokal seperti singkong, jagung, mokaf, dan umbi-umbian sebagai bentuk keberpihakan kepada petani lokal.
"Melalui kegiatan capacity building ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat bersinergi lebih erat dalam menghadapi risiko inflasi dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," katanya.