Bantul (Antara Jogja) - Pemerintah Kabupaten Bantul mengusulkan kepada pemerintah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memberikan solusi terkait pengelolaan objek wisata Gua Cerme yang masuk wilayah Bantul dan Gunung Kidul.
"Permasalahan ini sudah kami usulkan ke provinsi yang intinya agar ada solusi terbaik supaya tidak terjadi konflik dan bisa memberi kenyamanan terhadap wisatawan," kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bantul, melalui staf Seksi Promosi dan Bimbingan Wisata, Karman, Sabtu.
Menurut dia, penarikan retribusi masuk objek wisata Gua Cerme saat ini dikelola Kabupaten Bantul dan Gunung Kidul melalui masyarakat sadar wisata masing-masing dikarenakan objek wisata masuk dalam dua wilayah kabupaten bersebelahan tersebut.
Penarikan retribusi pintu masuk kawasan objek wisata dikelola Bantul, karena pengunjung harus melewati wilayah Bantul, namun wisatawan akan dikenakan retribusi lagi ketika masuk Gua Cerme yang dikelola pihak Gunung Kidul karena masuk wilayah itu.
"Jadi saat ini pengelolaan wisata masih jalan sendiri-sendiri, Bantul narik retribusi juga Gunung Kidul narik retribusi, jika wisatawan hanya berada di halaman Gua hanya membayar satu kali, namun kalau mau masuk gua harus bayar lagi," katanya.
Menurut dia, pengelolaan retribusi ini sudah berlaku sejak beberapa tahun lalu setelah ada pengukuran ulang batas wilayah kedua kabupaten tersebut, sementara sebelumnya hanya dikelola pihak Bantul dengan retribusi sebesar Rp2.000 per orang.
"Sebelum ada pengukuran halaman hingga mulut gua masih masuk Bantul, namun setelah ada pengukuran kembali ternyata dari mulut gua masuk Gunung Kidul, merasa ada hak maka ada penarikan retribusi lagi sebesar Rp3.000 per orang," katanya.
Meski begitu, kata dia pengelolaan seperti ini tidak dipermasalahkan antardua kabupaten tersebut, hanya saja secara tidak langsung dapat membuat pengunjung tidak nyaman karena harus membayar retribusi dua kali jika ingin melanjutkan menyusuri gua.
"Ada sebagian pengunjung yang mengeluhkan karena harus membayar retribusi dua kali, namun bagi mereka yang sudah tahu tidak mempermasalahkan. Ketika hendak masuk, petugas juga menginformasikan kepada pengunjung jika masuk gua harus bayar lagi," katanya.
Oleh sebab itu, kata dia perlu ada keterlibatan dari pemerintah provinsi sebagai penengah dua kabupaten ini agar semakin lama tidak menimbulkan konflik antar kedua masyarakat setempat yang mengelola retribusi objek wisata karena perbedaan besaran retribusi itu.
"Bagaimana solusi baiknya apakah akan disatukan retribusinya atau justru sepenuhnya diserahkan pengelolaan ke provinsi itu kami masih menunggu, karena Bantul dan Gunung Kidul tidak ada kesepakatan jadi sementara ini jalan sendiri-sendiri," katanya.
Apalagi, kata dia dari pihak Bantul bersama masyarakat desa setempat sudah mengembangkan dan menyediakan berbagai fasilitas di kawasan wisata, sehingga paling tidak ada kebijakan yang seimbang dalam mengatasi permasalahan ini.
(KR-HRI)
