Bantul (Antara Jogja) - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X tidak menyetujui usul dari petani tembakau Selopamioro, Imogiri, mengenai pembangunan pabrik rokok di wilayah Siluk, Desa Selopamioro, Kabupaten Bantul.
"Kalau untuk pabrik nanti dululah, karena `gawe` (bangun) pabrik kan masalahnya kepentingan konsumen, yang penting output dulu," kata Sultan usai berdialog dengan petani tembakau di Gudang Tembakau "Sedyo Ngremboko" Bantul, Kamis.
Sebelumnya dalam dialog itu, Ketua Tim Tunda Jual Tembakau Selopamioro Imogiri, Sukri Nur Harjono mengusulkan pendirian pabrik rokok di sentra penghasil tembakau untuk mengakomodir produksi tembakau petani di salah satu sentra tembakau di Bantul tersebut.
Sultan mengatakan, untuk mendirikan suatu pabrik rokok tidaklah mudah, karena selain harus memperhatikan konsumen juga mempertimbangkan kekuatan ekonomi petani serta kestabilan produksi yang nantinya akan menjadi pemasok tembakau ke pabrik itu.
"Yang perlu difikirkan saat ini bagaimana agar petani tidak dirugikan, misalnya meningkatkan pembelian ke petani dulu, karena kan kalau dari pabrik itu pembeliannya di bawah harga produksi, jadi petani tidak pernah sejahtera," katanya.
Oleh sebab itu, menurut Sultan sebelum berfikir untuk mendirikan pabrik rokok, alangkah baiknya petani tembakau di lima kecamatan se-Kabupaten Bantul, menjalin koordinasi terlebih dulu mengenai kesepakatan harga jual dari tingkat petani.
"Yang saya tanyakan apakah petani tembakau di lima kecamatan Bantul telah ada koordinasi yang menyangkut harga dari petani, agar tidak ada kekhawatiran misalnya di sini (Siluk) harganya mahal, sementara di Piyungan murah, maka lari ke Piyungan dan ini merugikan petani," katanya.
Selain itu, kata Sultan selain menjalin koordinasi antarpetani se Bantul, juga perlunya membentuk semacam asosiasi dari masing-masing kecamatan, yang mana masing-masing asosiasi tersebut bergabung menjadi satu agar mempunyai daya tawar menawar dengan pihak lain.
"Yang selama ini saya lihat petani tembakau belum punya daya tawar menawar, karena kekuatan ekonomi yang berbeda-beda, misalnya petani yang satu butuh uang, sementara yang satu bisa menunda, maka yang terjadi tidak ada kestabilan harga," katanya.
Sultan juga mengatakan, jika memang pabrik rokok bisa direalisasikan maka yang perlu diperhatikan adalah bagaimana tenaga kerja yang direkrut, karena jangan sampai justru mengambil tenaga kerja dari luar atau bahkan dari keluarga sendiri.
"Yang jadi prioritas adalah bagaimana mengarahkan tenaga kerja itu untuk tetangga sendiri yang benar-benar kurang beruntung ekonominya, bagi saya itu prinsip, jangankan malah dari luar," katanya.
(KR-HRI)
