Pemerintah diharapkan lebih perhatikan LPK kapal pesiar

Jogja (Antara Jogja) - Pemerintah diharapkan lebih memperhatikan lembaga pendidikan keterampilan perhotelan dan kapal pesiar, kata Direktur Lembaga Pendidikan Pelatihan dan Keterampilan Perhotelan dan Kapal Pesiar Sun Marino Indonesia, Aryanto.

"Hal itu perlu dilakukan karena 100 persen produk lembaga pendidikan keterampilan (LPK) perhotelan dan kapal pesiar tersalurkan menjadi kru kapal pesiar," katanya di Yogyakarta, Minggu.

Menurut dia, kru kapal pesiar merupakan tenaga kerja terdidik, terampil, dan profesional dengan standar gaji internasional.

Selain itu, menjadi kru kapal pesiar juga diikat dengan perjanjian Collective Bargaining Agreement (CBA) atau perjanjian hukum tertulis antara pemilik kapal, kru, dan International Transportation Federal (ITF), serta BNP2TKI.

"Gaji kru bisa sampai 3.000 dolar AS. Pada awal kerja minimal 500 dolar AS, dan ada `tips and service`, dan bonus lainnya," katanya.

Ia mengatakan jenjang karir jelas hingga manajer, serta mendapat asuransi kesehatan, jaminan keselamatan kerja, dan asuransi kematian yang tinggi.

"Hal itu sangat berbeda dengan tenaga kerja Indonesia (TKI) biasa. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya mendukung," katanya.

Director and CEO PT Dewata Marine Indonesia (Demarin) Paulus G Heminotis mengatakan setiap bulan minimal dibutuhkan 1.000 kru kapal pesiar untuk satu perusahaan kapal pesiar internasional.

"Jumlah perusahaan kapal pesiar internasional lebih dari 20 perusahaan. Belum `river cruise` (kapal pesiar sungai) di Eropa dan Amerika yang jumlahnya lebih dari 15 perusahaan," katanya.

Menurut dia, kru kapal pesiar merupakan pekerjaan terhormat karena memiliki profesionalisme, keahlian, keterampilan, dan pengetahuan sehingga wajar kalau penghargaan terhadap kru juga tinggi.

Di Filipina, kata dia, pemerintah menaruh perhatian besar kepada warganya untuk bekerja sebagai kru kapal pesiar karena terbukti menyumbang devisa terbesar bagi negara.

"Kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Filipina sebagian besar dari pekerjaan kru kapal pesiar. Seharusnya pemerintah Indonesiamenngikuti langkah pemerintah Filipina dengan mendukung warganya menjadi kru kapal pesiar," katanya.

(B015)