Pemkab Kulon Progo evaluasi program Jamkesda

Senin, 21 September 2015 15:32 WIB

Ilustrasi (Foto antaranews.com)

Kulon Progo, (Antara Jogja) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan mengevaluasi program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) yang digulirkan Pemerintahan Hasto Wardoyo-Sutedjo karena tidak tepat sasaran.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kulon Progo Astungkoro di Kulon Progo, Senin, mengatakan masyarakat penerima jamkesda tidak tetap sasaran.

"Kami akan mengevaluasi kebijakan pemberian jaminan kesehatan melalui jamkesda," kata Astungkoro.

Ia mengatakan kebijakan jamkesda harus dievaluasi meliputi jangkauan atau sasaran jamkesda, apakah total covered dibatasi atau menerapkan model pola tarif.

Rencananya, pemkab akan mendata kembali jumlah masyarakat yang sudah masuk jamkesmas dan JKN, sehingga masyarakat kurang mampu yang belum memiliki jaminan akan ditanggung jamkesda.

"Saat ini, jamkesda masih digunakan orang-orang yang mampu," katanya.

Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Kulon Progo menyayanhkan adanya pembengkakan anggaran jaminan kesehatan daerah atau jamkesda Rp5 miliar dari Rp9 miliar menjadi Rp14 miliar pada 2015.

Anggota Fraksi PKS DPRD Kulon Progo Agung Raharjo mengatakan jumlah penduduk Kulon Progo sebanyak 440.000 jiwa, sedangkan peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebanyak 232.000 jiwa.

"Penduduk miskin Kulon Progo sebanyak 21 persen, jadi PBI seharusnya sudah meng-cover seluruh penduduk miskin. Untuk itu, kami minta pemkab mengevaluasi kembali jamkesda ini," kata Agung.

Ia mengatakan program awal jamkesda yang dilaksanakan pemkab bertujuan untuk memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat yang belum mendapat bantuan jamkesmas, jamkesos dan BPJS.

"Jamkesda untuk mengantisipasi prosedur pengalokasian PBI yang butuh waktu, maka seharusnya dengan anggaran awal Rp9 miliar sudah bisa mengcover masyarakat yang belum mendapat bantuan," katanya.

Menurut dia, kemudahan akses jamkesda yang hanya dengan KTP/KK Kulon Progo berefek pada pemilik jaminan selain jamkesda banyak yang ikut menggunakan jamkesda. Akibatnya anggaran jamkesda 2015 membengkak.

Pembengkakan yang ada menunjukkan kelemahan prosedur, maka perlu diperbaiki. Bahkan, banyak penduduk mampu tidak mau repot daftar BPJS tapi memilih jamkesda.

"Ini kesalahan, maka perlu kebijakan yg mendorong penduduk mampu agar segera mendaftar BPJS," katanya. ***4***

(KR-STR)