Kulon Progo (Antara Jogja) - Anggota Panitia Khusus Raperda RPJMD DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, meminta pemerintah setempat menganggarkan jaminan kesehatan masyarakat melalui jamkesda.
Ketua Pansus RPJMD 2017 s.d. 2022 DPRD Kulon Progo Hamam Cahyadi di Kulon Progo, Sabtu, mengatakan bahwa pembiayaan kesehatan masyarakat miskin melalui jamkesda masih sangat dibutuhkan.
"Kebijakan daerah ini agar nanti diatur supaya berjalan sinergi dengan jaminanan kesehatan nasional sehingga fungsi jaminan kesehatan, terutama bagi warga miskin bisa dirasakan," kata Hamam.
Selain itu, Hamam juga meminta pemkab meningkatkan sumber daya manusia (SDM) kesehatan, baik dokter maupun tenaga paramedis lainnya.
Dalam rangka menghadapi percepatan pembangunan di Kulon Progo, rasio kebutuhan tenaga medis agar diperhitungkan untuk tercukupi sehingga mampu menambah pelayanan. Misalnya, klinik sore oleh dokter spesialis, terutama di RSUD Wates.
"Untuk mengimbanginya, perlu tambahan penghasilan untuk tenaga medis yang bertugas di daerah sulit, seperti di Kecamatan Samigaluh, Kokap, dan Girimulyo," katanya.
Menurut dia, tunjangan penghasilan pegawai untuk dokter dan tenaga medis yang tugas di daerah sulit perlu ditingkatkan dan dimasukkan indeks daerah sulit.
"Hal ini perlu dilakukan agar kualitas pelayanan kesehatan tetap terjaga kualitas dan kuantitas," katanya.
Meskipun demikian, kata Hamam, hal terpenting dalam kesehatan adalah peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan pencegahan dan pengendalian penyakit serta perbaikan kesehatan lingkungan masyarakat.
"Persoalan kesehatan lingkungan masyarakat, peningkatan sarana dan prasarana, pemkab harus melaksanakan amanat perda yang mengatur lingkungan dan pemukiman kumuh," katanya.
Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo mengatakan bahwa program Jamkesda masih berlaku hingga 2 tahun ke depan, yakni 2018 dan 2019. Anggaran program Jamkesda di Kulon Progo rata-rata sebesar Rp18 miliar per tahun. Namun, pada tahun 2017, jumlah anggarannya berkurang karena masyarakat Kulon Progo mulai beralih ke BPJS.
Pada tahun 2019, Presiden RI Joko Widodo akan menaikkan anggaran dan jumlah kepesertaan BPJS yang dibayari pemerintah atau melalui penerima bantuan iuran (PBI).
"Beberapa kepala desa dan perangkat desa mulai diikutsertakan ke BPJS dengan menaikkan alokasi dana desa sebesar 10 persen. Keikutertaan mereka dalam BJPS kesehatan akan menambah jumlah warga Kulon Progo yang masuk BPJS," katanya.
(U.KR-STR)
Pemkab Kulon Progo diminta anggarkan jamkesda
jamkesda (istimewa)
