Yogyakarta usulkan anggaran jamkesda Rp25 miliar

   
Yogyakarta  (Antaranews Jogja) - Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta memastikan bahwa program jaminan kesehatan daerah akan tetap dijalankan pada tahun depan dan pemerintah daerah telah mengajukan usulan kebutuhan anggaran sekitar Rp25 miliar.
   
“Anggaran tersebut tidak hanya digunakan untuk menjalankan program jaminan kesehatan daerah (jamkesda) saja tetapi sudah termasuk anggaran untuk memberikan tanggungan terhadap masyarakat yang tidak mampu menanggung premi kepesertaan jaminan kesehatan nasional melalui BPJS Kesehatan,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Fita Yulia di Yogyakarta, Senin.
   
Menurut dia, prorgam jamkesda akan lebih dimanfaatkan untuk mengantisipasi layanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang tidak ditanggung dalam program BPJS Kesehatan, khususnya bagi warga miskin di Kota Yogyakarta. 
   
Layanan tersebut di antaranya, layanan kesehatan bagi bayi yang baru saja dilahirkan dari keluarga miskin yang belum masuk dalam tanggungan BPJS Kesehatan, atau untuk biaya darah.
   
Sedangkan bagi warga yang belum memiliki jaminan kesehatan apapun namun tidak mampu membayar kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional melalui BPJS Kesehatan dapat mendaftar melalui puskesmas atau Dinas kesehatan. 
   
Pemerintah Daerah akan memberikan tanggungan kepesertaan melalui program Peserta Dibiayai Pemerintah Daerah (PDPD), dengan sejumlah syarat tertentu, di antaranya hanya bisa dirawat di kelas tiga dan tidak bisa naik ke kelas lebih tinggi.
   
Oleh karena itu, Fita berharap, masyarakat bersikap pro aktif dengan mendaftar ke puskesmas atau Dinas Kesehatan agar bisa memanfaatkan program PDPD tersebut.
   
“Kami pun akan melakukan persiapan. Harapannya, Desember sudah bisa pendataan,” katanya.
   
Sebelumnya, Kepala Seksi Penjaminan dan Peningkatan Mutu Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Umi Nur Chariyati mengatakan, anggaran jamkesda pada 2018 ditetapkan sekitar Rp20 miliar yang dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan seperti jasa perawatan kesehatan dan pembayaran premi kepesertaan jaminan kesehatan nasional untuk warga miskin.
   
“Kepesertaan jaminan kesehatan nasional di Yogyakarta cukup dinamis. Sampai saat ini mencapai sekitar 95 persen sehingga hanya ada sekitar lima persen warga yang belum memiliki jaminan kesehatan apapun,” katanya.