
Pemkab harapkan sensus ekonomi potret potensi daerah

Kulon Progo (Antara Jogja) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengharapkan Sensus Ekonomi 2016 mampu memotret potensi ekonomi wilayah ini.
Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo di Kulon Progo, Senin, mengatakan, sensus ekonomi sangat penting untuk mengetahui potensi ekonomi masyarakat.
Dia berharap potret gini rasio sangat penting untuk mengetahui kesenjangan ekonomi masyarakat yang kaya dan miskin lebih mudah dinilai atau diukur secara objektif karena di DIY ini terkenal dengan kesenjangan ekonomi masyarakatnya.
"Kami juga berharap pemkab mendapat rapor tentang profil ekonomi masyarakat, khususnya soal kesenjangan ekonomi," kata Hasto.
Menurut Hasto, sensus ekonomi juga akan membantu mendapatkan perbandingan hasil senses ekonomi di tahun-tahun sebelumnya dengan kondisi sekarang.
Hasil sensus dapat mengetahui perbandingan ekonomi masyarakat Kulon Progo dan dapat dilihat kondisi riil perekonomian masyarakat karena hasil sensus ekonomi 10 tahun yang lalu menyebutkan 70 persen masyarakat merupakan petani.
Ia berharap BPS melakukan identifikasi pekerjaan masyarakat itu benar-benar mencerminkan keadaan yang riil di lapangan. Terkadang dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) pekerjaannya petani, tapi realitanya tidak memiliki lahan pertanian, bahkan waktu untuk bertani tidak lebih dari satu jam.
Hal ini karena mereka tidak termasuk sebagai PNS, TNI, Polri dan pengusaha sehingga status mereka ditulis petani.
"Kami sebetulnya berharap data riilnya `by name by job` ada. Dari situ akan mencerminkan perekonomian masyarakat sehingga data tersebut dapat digunakan oleh pemkab dalam melakukan intervensi," katanya.
Sebetulnya, kata dia, intervensi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat itu apa. "Itu sangat penting potensi ekonomi dilihat dari jenis pekerjaan," kata politisi muda PDI Perjuangan ini.
Hasto mengatakan, angka pertumbuhan dunia usaha di Kulon Progo, khususnya UMKM dan IKM berkembang pesat, seiring banyak masyarakat yang mengurus surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan izin usaha mikro kecil (IUMK) dalam beberapa tahun terakhir.
Namun jumlah UMKM dan koperasi yang naik belum tentu menjadi indikator pertumbuhan dunia usaha, karena poin yang menentukan adalah jumlah produk yang dihasilkan dan omzet yang berkembang setiap tahunnya.
Karena itu, salah satu pendekatannya seperti ada produk yang dihasilkan dan omzet dari produk yang dihasilkan. Pemkab ingin sekali, data sensus ekonomi dari BPS menyajikan secara detail dari omzet pelaku UMKM dan IKM.
Ia melihat produksi tas di Kulon Progo dulu bahan baku agel, sekarang berkembang toko-toko kerajinan yang muncul di desa yang membawa nama produk sendiri. Misalnya di Kecamatan Sentolo muncul toko-toko baru.
Awalnya, mereka fokus membuat tas dengan jumlah banyak dari agel yang dijual setengah jadi dan belum bermerek. Sekarang menggeliat munculkan toko-toko kerajinan dengan merek mereka sendiri.
Produk lain seperti kaca mata dari kayu, jam tangan dari kayu yang diberi nama JK Watch dan mereka kebanjiran permintaan. Dari sini, pemkab ingin diukur seberapa omzet yang dihasilkan.
"Kami cenderung mengukurnya ada kecenderungan peningkatan dari segi kualitas, bukan kuantitas," kata Hasto.
(KR-STR)
Pewarta : Oleh Sutarmi
Editor:
Mamiek
COPYRIGHT © ANTARA 2026
