Bantul (Antara Jogja) - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahrga Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta mengharapkan sekolah dasar maupun menengah pertama cermat dalam mendata siswa dari keluarga kurang mampu.
"Kami percaya data sekolah, sebab pihak sekolah yang cek dan lebih tahu kondisi siswa. Kami harap sekolah cermat dalam pendataan siswa kurang mampu," kata Penyusun Data dan Informasi Bidang SMP Disdikpora Bantul Marjiyo di Bantul, Minggu.
Menurut dia, Disdikpora Bantul pada 2017 ini butuh data siswa dari keluarga kurang mampu guna mengetahui kondisi terbaru, sehingga sekolah perlu menyiapkan data siswa yang layak mendapat bantuan atau tidak sesuai kondisi ekonominya.
Pendataan siswa dari keluarga kurang mampu, kata dia, juga sebagai upaya dinas untuk meratakan program bantuan pendidikan, salah satunya program Kartu Cerdas yang diinisiasi Pemda DIY namun pada 2017 tidak dilanjutkan.
"Kebanyakan siswa yang punya Kartu Cerdas tidak punya KIP (Kartu Indonesia Pintar) karena tidak memenuhi syarat, sehingga dalam dapodik tidak bisa baca. Bantuan untuk mereka kita usulkan ke APBD Perubahan," katanya.
Ia mengatakan, meski menyerahkan pendataan siswa kurang mampu ke masing-masing sekolah, namun sekolah juga memperhatikan surat keterangan tidak mampu bagi siswa yang diterbitkan dari pemerintah desa setempat.
"Untuk menentukan miskin itu menggunakan kriteria dari sekolah, karena sudah punya kriteria sendiri, namun minimal ada surat keterangan tidak mampu dari desa setempat untuk menguatkan datanya," katanya.
Marjiyo juga mengatakan, pada sekitar bulan April setiap tahun sekali juga diadakan rapat koordinasi (rakor) seluruh institusi pendidikan se-Tanah Air di Jakarta untuk membicarakan terkait dengan Program Indonesia Pintar (PIP).
"Di Bantul ada sekitar 3.500 anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu, termasuk mereka yang punya Kartu Cerdas. Harapannya Pemkab Bantul merespon dan bantuan dana pendidikan bisa diusahakan dengan APBD," katanya.
KR-HRI
