"Dengan demikian dapat dikatakan infrastruktur adalah modal esensial masyarakat yang memegang peranan penting dalam mendukung sektor ekonomi, sosial, budaya, serta kesatuan dan persatuan yang mengikat dan mengkoneksikan antardaerah," kata Sultan dalam sambutan yang dibacakan Wakil Gubernur DIY Paku Alam X di Yogyakarta, Kamis.
Pada Konferensi Nasional Ke-4 Inovasi Lingkungan Terbangun 2017 yang diselenggarakan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan (FTSP) Universitas Islam Indonesia (UII), Sultan mengatakan pemerataan pembangunan merupakan jawaban atas masalah ketimpangan.
Salah satu strategi mengatasi masalah ketimpangan adalah menjamin ketersediaan infrastruktur sesuai kebutuhan antarwilayah sehingga mendorong investasi baru, lapangan kerja baru, meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sebagai dampak dari bergeraknya ekonomi lokal.
"Tingginya disparitas harga di wilayah Barat dan Timur dan ketimpangan persentase nilai Produk Domestik Regional Bruto secara nasional, khususnya di kawasan barat dengan kawasan timur Indonesia menjadi masalah akut yang harus segera diatasi," katanya.
Menurut dia, inovasi di sektor publik adalah "breakthrough" mengatasi kelambanan birokrasi sekaligus menumbuhkan inovasi masyarakat di kawasan terbangun. Karakteristik dan sistem birokrasi yang rigid dan cenderung "status quo" harus dicairkan dengan prinsip "think and act out of the box within the system".
"Kita memang memerlukan kelas `intrepreneurial government` yang berpikir inovatif kreatif dalam bingkai aturan. Sinyal inovasi birokrasi menunjukkan hal positif, ketika budaya inovatif ditularkan dan mulai diberi tempat," kata Sultan.
Wakil Rektor III UII Agus Taufiq mengatakan melalui forum itu sivitas akademika diharapkan turut mencari solusi atas ketimpangan pembangunan yang masih terjadi di Indonesia.
"Forum itu merupakan wujud perhatian dalam pembangunan infrastruktur yang pada dasarnya sesuai dengan salah satu dari program Nawacita pemerintah yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka persatuan," katanya.
(U.B015)
