PDRB kecamatan tujuan wisata di Yogyakarta rendah

Yogyakarta (Antaranews Jogja) - Tingkat produk domestik regional bruto (PDRB) warga di beberapa kecamatan yang memiliki banyak objek wisata seperti Kecamatan Kraton dan Kotagede diketahui lebih rendah dibanding kecamatan lain di Yogyakarta.

"Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan objek wisata belum mampu mendukung peningkatan ekonomi di wilayah. Harus ada kajian yang lebih dalam mengenai faktor penyebabnya," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta Edy Muhammad di Yogyakarta, Selasa.

Kecamatan Kraton masuk dalam lima kecamatan dengan produk domestik regional bruto (PDRB) terendah di Kota Yogyakarta padahal di kecamatan tersebut terdapat banyak objek wisata yang cukup menjual bahkan menjadi tujuan utama wisatawan di Yogyakarta.

Kondisi serupa terjadi dengan Kecamatan Kotagede yang masuk sebagai tiga kecamatan dengan PDRB terendah, padahal di wilayah tersebut banyak objek wisata sejarah dan budaya yang bisa dikembangkan.

"Salah satu penyebab yang mungkin terjadi adalah, warga di sekitar belum terlalu terlibat dalam usaha pariwisata. Misalnya saja, penjual souvenir atau oleh-oleh bukan berasal dari warga sekitar tetapi warga luar," katanya.

Sedangkan kecamatan dengan PDRB tertinggi di Kota Yogyakarta berada di Kecamatan Danurejan, Mergangsan dan Mantrijeron.

"Banyak hotel di kawasan tersebut sehingga perputaran ekonomi cukup tinggi. Sedangkan untuk kecamatan dengan PDRB rendah harus dilakukan upaya agar perekonomian juga berjalan dari sektor wisata," katanya.

Berdasarkan data BPS, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Yogyakarta sepanjang 2016 mencapai lebih dari 55 juta orang yang terdiri dari 249.000 wisatawan mancanegara dan selebihnya adalah wisatawan domestik.

"Artinya, ada sekitar satu juta wisatawan yang datang tiap pekan ke Yogyakarta. Potensi ini yang harus diperhatikan," katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta Nasrul Khoiri mengatakan, pemerintah perlu segera melakukan intervensi kebijakan terhadap kecamatan yang memiliki PDRB rendah.

"Jika data tersebut benar, maka masyarakat di wilayah tersebut hanya menjadi penonton saja. Perlu ada intervensi segera dari pemerintah untuk meningkatkan pendapatan warga terutama dari sektor pariwisata," katanya.

Hal tersebut, lanjut Nasrul sejalan dengan kesepakatan kebijakan peningkatan ekonomi pada RPJMD 2017-2022 yaitu fokus pada daerah dengan indeks gini ratio tinggi serta wilayah dengan PDRB rendah. 

(E013)