Pemkab didesak mempercepat pembangunan jalan inspeksi Wates

id DPRD Kulon Progo

Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo, DIY. (ANTARA FOTO/Mamiek)

Kulon Progo (Antaranews Jogja) - Komisi III DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mendesak pemerintah setempat segera berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak terkait percepatan pembangunan jalan inspeksi kawasan RSUD Wates.
   
Anggota Komisi III DPRD Kulon Progo Nur Eny Rahayu di Kulon Progo, Rabu, mengatakan pihaknya mendorong Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) meminta izin Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) mengerjakan penyelesaian jalan inspeksi sebelah barat RSUD Wates.
     
"Aset jalan sebelah barat RSUD Wates itu milik BBWSSO, sehingga pengerjaanya membutuhkan izin dan persetujuan BBWSSO," kata Nur Eny.
     
Ia mengatakan penyelesaian jalan inspeksi ini sebagai alternatif utama karena pengajuan pembuatan jembatan layang belum mendapat persetujuan dari Kementerian PUPR. Anggaran pembangunan jalan layang juga membutuhkan biaya sekitar Rp75 miliar.
     
Pembangunan jalan layang di kawasan RSUD Wates selalu menjadi pekerjaan rumah setiap tahun. Proses perencanaan juga sudah lama. Dari pada tidak ada kejelasan, Komisi III DPRD Kulon Progo mendorong DPUPKP merevisi pembangunan jalan layang.
     
Saat ini, masih banyak anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan jalan, apalagi konsentrasi APBD untuk pembangunan jalan Bedah Menoreh setiap tahunnya mencapai Rp70 miliar yang dianggarkan secara bertahap hingga 2022 dengan total anggaran Rp300 miliar.
     
"Jalan Bedah Menoreh menjadi prioritas karena merupakan jalan penghubung Bandara NYIA dengan Candi Borobudur, Jawa Tengah," katanya.
     
Ketua Komisi III DPRD Kulon Progo Aji Pangaribawa mengatakan jalan inspeksi sebelah barat RSUD Wates sangat mendesak seiring pembangunan RSUD Wates sebagai rumah sakit dengan taraf pelayanan internasional.
     
"Jalan inspeksi sangat mendesak untuk mendukung RSUD Wates dengan pelayanan berstandar internasional. Artinya jalan inspeksi harus segera diperbaiki," katanya.
     
Kepala Bidang Bina Marga DPUPKP Kulon Progo Nurcahyo Hudi Wibowo mengatakan saat ini, pihaknya meninjau kembali kebijakan pembangunan jalan layang Wates karena membutuhkan anggaran berkisar Rp75 miliar. Anggaran ini sangat besar, dan memberatkan pemkab.
     
Untuk itu, DPUPKP mengusulkan pembangunan jalan inspeksi sebelah barat RSUD Wates dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp4 miliar sampai Rp5 miliar.
     
"Hal ini sebagai solusi pengganti pembatalan pembangunan jembatan layang Wates," katanya.
Pewarta :
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar