Jakarta (Antaranews Jogja) - Bank Pembangunan Asia (ADB) menyetujui pinjaman bantuan darurat senilai 500 juta dolar AS untuk membantu pemerintah Indonesia dalam pemulihan bencana setelah terjadinya gempa bumi maupun tsunami di Lombok dan Palu.
"Paket bantuan komprehensif dari ADB akan menyediakan dukungan pembiayaan yang cepat dan fleksibel bagi pemerintah agar dapat memitigasi dampak buruk akibat bencana alam," kata Direktur ADB untuk Divisi Manajemen Publik, Sektor Finansial dan Perdagangan Asia Tenggara, Sona Shrestha dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Selasa.
Pinjaman ini akan menyediakan pendanaan bagi rencana aksi pemulihan dan rehabilitasi pemerintah untuk kebutuhan penting seperti tempat tinggal sementara, perlindungan sosial dan pelayanan sosial, serta pemulihan ekonomi melalui bantuan dana, skema perkreditan, dan program-program peningkatan keahlian.
"Modalitas pinjaman yang disalurkan dengan cepat akan memastikan bahwa pemulihan pasca-bencana dan pembiayaan rehabilitasi dapat dipenuhi tanpa mengganggu pengeluaran pembangunan ekonomi dan sosial yang lain dalam anggaran negara," kata Shrestha.
Pinjaman yang dinamai Bantuan Darurat untuk Pemulihan dan Rehabilitasi dari Bencana yang Baru Terjadi (Emergency Assistance for Recovery and Rehabilitation from Recent Disasters), adalah bagian dari tanggapan ADB terhadap dua bencana alam yang melanda Indonesia.
Bencana yang terjadi di Lombok, Nusa Tenggara Barat dan Palu, Sulawesi Tengah ini telah merusak infrastruktur publik serta menelan lebih dari 2.600 korban jiwa, melukai sekitar 18.000 orang, dan menyebabkan lebih dari setengah juta orang hidup dalam pengungsian.
Gempa bumi dan tsunami yang terjadi Palu bahkan memicu terjadinya tanah longsor maupun likuifikasi yang menyebabkan tanah padat kehilangan stabilitas dengan kajian awal kerugian mencapai 2,2 miliar dolar AS di wilayah terdampak.
Kehancuran yang terjadi selain menimbulkan korban jiwa dan kehancuran harta benda juga berdampak kepada kehidupan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi di kedua kawasan yang terkena bencana alam.
Spesialis manajemen publik ADB Robert Boothe memastikan pertumbuhan ekonomi pada kedua provinsi diperkirakan akan turun hingga separuh, lapangan pekerjaan akan menyusut, dan kemiskinan akan melonjak.
"Dukungan ADB akan membantu pemerintah memitigasi berbagai dampak tersebut, khususnya yang berimbas pada kaum perempuan, lanjut usia, dan kelompok rentan," ujarnya.
Sebelumnya, pada Oktober, ADB menyetujui hibah darurat senilai 3 juta dolar AS yang berasal dari Dana Tanggap Bencana Asia Pasifik (Asia Pacific Disaster Response Fund) guna mendukung upaya pemerintah untuk memberi bantuan segera di Sulawesi Tengah.
Selain itu, ADB juga membantu pemerintah dengan bantuan teknis untuk kajian kebutuhan pasca-bencana dan perencanaan rekonstruksi serta menyiapkan pinjaman proyek bantuan darurat senilai 500 juta dolar AS untuk mendukung rekonstruksi dan relokasi infrastruktur kritis dalam jangka menengah.
Terakhir, ADB dan pemerintah Indonesia sedang menyiapkan bantuan teknis untuk membangun kapasitas untuk menguatkan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan keuangan dari rencana rehabilitasi dan rekonstruksi.
Berita Lainnya
Bawaslu Kulon Progo intensifkan gerakan sosial melawan politik uang
Rabu, 13 November 2024 16:24 Wib
Eko Suwanto ajak kaum muda aktif lawan politik uang di Pilkada Yogyakarta
Jumat, 8 November 2024 12:43 Wib
Afnan-Singgih dilaporkan ke Bawaslu Yogyakarta terkait dugaan politik uang
Kamis, 7 November 2024 15:41 Wib
Pakar hukum UGM usulkan Bawaslu diberi kewenangan seperti KPK
Kamis, 7 November 2024 15:35 Wib
Bawaslu Sleman merekomendasikan penyelesaian politik uang cawabup ke KPU
Selasa, 29 Oktober 2024 5:28 Wib
Bawaslu Sleman memanggil satu cawabup terkait dugaan politik uang
Rabu, 23 Oktober 2024 14:11 Wib
KPK sita uang Rp10 miliar dalam OTT di Kalsel
Senin, 7 Oktober 2024 18:19 Wib
Bawaslu Bantul sebut Desa APU sebagai gerakan masyarakat tolak politik uang
Minggu, 22 September 2024 12:57 Wib