Legislator minta Pemkab Kulon Progo segera menata Alun-alun Wates

id PKL Alun-alun Wates

Legislator  minta Pemkab Kulon Progo segera menata Alun-alun Wates

Ketua DPRD Kulon Progo Akhid Nuryati menemui PKL Alun-alun Wates yang siap membangun lapak yang memperindah alun-alun. (Foto ANTARA/Mamiek)

Kulon Progo, (Antaranews Jogja) - Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Akhid Nuryati meminta pemerintah setempat segera melalukan penataan Alun-alun Wates sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan wisata rakyat.
     
Akhid Nuryati di Kulon Progo, Senin, mengatakan pihaknya akan mengirim rekomendasi supaya Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo mengadakan rapat lintas sektoral mulai dari Dinas Pariwisata (Dispar), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Perdagangan (Disdag) dan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukimam (DPUPKP) untuk merancang penataan dan pengembangan kawasan Alun-alun Wates.
   
 "Penataan Alun-alun Wates perlu adanya koordinasi lintas sektoral Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Bupati harus menjadi dirigen bagi OPD yang membidangi supaya tidak ada kegaduhan dalam pengembangan Alun-alun Wates sebagai wisata rakyat dan pusat perekonomian Kota Wates," kata Akhid saat menerima audiensi perkumpulan pedagang Alun-alun Wates di DPRD Kulon Progo.
     
Ia mengatakan pihaknya mendapat keluhan perkumpulan pedagang Alun-alun Wates mulai  dari isu Alun-alun Wates sebelah selatan dan utara tidak boleh untuk berjualan, toilet alun-alun yang tidak dapat berfungsi, biaya pasang tenda Rp12 juta per tahun, kesulitan mengurus izin hingga kesediaan PKL Alun-alun membayar retribusi dan mendirikan bangunan yang mendukung penataan Alun-alun Wates.
   
 Ia mengusulkan pengelolaan toilet di kawasan Alun-alun Wates dikomersialkan supaya terawat dan bersih. Saat ini, toilet tidak bisa digunakan dan bau pesing, serta kumuh.
     
"Toiletnya lebih baik dikomersialkan supaya dikelola profesional. Kalau APBD tidak ada alokasi, lebih baik dikomersialkan," katanya.
   
Akhid mengatakan awalnya, DPRD Kulon Progo mengusulkan Alun-alun Wates dilengkapi tempat edukasi, wifi, tempat olahraga dan tempat bermain. Usulan itu bermula saat dewan kunjungan kerja ke Surabaya, Jawa Timur.
     
"Di Surabaya, lampu indah dan tamanya asri, sehingga menjadi pusat ekonomi masyarakat dan masyarakat mendapat hiburan. Kami berharap Alun-alun Wates juga seperti Surabaya," katanya.
     
Salah satu PKL Alun-alun Wates Pamungkas meminta pemkab mencari pihak yang menyebar isu soal Alun-alun Wates sisi utara tidak boleh untuk jualan. Hal ini sangat meresahkan PKL.
     
"Kami mohon penyebar isu Alun-alun Wates sisi utara tidak boleh untuk jualan ditangkap," katanya.
     
Ia mengatakan setiap malam, pedagang membayar orang untuk bongkar pasang Rp25 ribu hingga Rp30 ribu per malam atau sekitar Rp1 juta per bulan atau Rp12 juta pertahun. PKL sisi selatan saja, jumlanya 25 PKL.
     
"Lebih baik uang itu digunakan untuk membangun bangun yang bagus untuk berjualan tanpa harus bongkar pasang tenda," katanya.
     
Kabid Penegakan Perda Satpol PP Kulon Progo Supriyono mengatakan saat ini, izin berjualan di kawasan Alun-alun Wates sudah kadaluarsa. Namun Satpol PP tidak serta merta menertibkan PKL yang berjualan di sana.
   
 "OPD yang mengeluarkan izin adalah Dispar dan yang melakukan pembinaan pedagang adalah Disdag. Sejauh ini, izin berdagang diberikan kepada ketua paguyuban, sehingga Satpol PP tidak bisa memindah langsung pedagang yang melanggar," katanya. (ADV)

 
Pewarta :
Editor: Luqman Hakim
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar