Bantul anggarkan Rp64 miliar pelebaran jalan ruas Cinomati

Bantul (Antaranews Jogja) - Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta akan menganggarkan biaya sebesar Rp64 miliar untuk melakukan pekerjaan pelebaran jalan pada tiga ruas Cinomati, jalur yang menghubungkan wilayah Kecamatan Pleret dengan Dlingo.

"Kita mendapat informasi setelah melalui kajian di lapangan itu ternyata yang namanya jalan Cinomati ada tiga ruas.
Total kebutuhan anggarannya (pelebaran jalan) sekitar Rp64 miliar," kata Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul Helmi Jamharis di Bantul, Kamis.

Menurut dia, jalan Cinomati yang terdapat di wilayah Desa Wonolelo Pleret sampai kawasan Dlingo itu akan dilebarkan, karena ruas yang sering menjadi jalur alternatif wisatawan ke Mangunan Dlingo itu setiap musim liburan ramai kendaraan.

Helmi mengatakan, tiga ruas Jalan Cinomati itu adalah, pertama ruas Bawuran-Wonolelo dengan panjang 1.775 meter, kemudian yang kedua ruas jalan Piyunyan-Wonolelo sepanjang 1.225 meter dan ruas jalan Terong (Dlingo)-Wonolelo dengan panjang 2.659 meter.

"Rencana kita di ketiga ruas jalan itu akan kita lakukan pelebaran, dilebarkan menjadi tujuh meter dari kondisi jalan yang sekarang ini ada, jadi memang membutuhkan lahan di kanan kiri ruas yang cukup banyak," katanya.

Selain itu, kata dia, ada ruas jalan Cinomati yang akan dilebarkan menjadi 14 meter dari kondisi jalan saat ini. Pihaknya menyebut lahan yang perlu dilakukan pembebasan untuk pelajaran jalan tiga ruas tersebut seluas 42.267,37 meter persegi.

"Kalau kita asumsikan dari yang pernah kita appraisal (penilaian) pada tahun 2016 total anggaran yang dibutuhkan untuk pembebasan lahan sekitar Rp21 miliar untuk tiga ruas, kemudian kegiatan konstruksi jalan berdasarkan rencana anggaran itu sebesar Rp44 miliar," katanya.

Dengan demikian, kata dia, untuk kegiatan konstruksi pembangunan jalan termasuk kegiatan pembebasan lahan untuk keseluruhan tiga ruas jalan tersebut totalnya sekitar Rp65 miliar. Dan proyek itu akan dilakukan secara bertahap sesuai kondisi keuangan daerah.

"Sampai saat ini kami belum bisa melakukan 100 persen sesuai harapan masyarakat, kami pertimbangankan kemampuan keuangan daerah, karena itu pekerjaan melalui mekanisme pentahapan, pada 2019 kami baru mengalokasikan Rp4 miliar," katanya.

Ia mengatakan, dari dana itu Rp2miliar itu untuk perencanaan dan tindaklanjut dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) terkait pembebasan lahan, kemudian sebesar Rp2 miliar untuk kegiatan perencanaan, penyiapan berbagai dokumen dan lain-lain.