Yogyakarta (ANTARA) - Pengamat militer dari Universitas Gadjah Mada Najib Azca menilai keberadaan struktur Komando Teritorial (Koter) di era demokrasi saat ini sudah tidak relevan lagi dipertahankan untuk mendukung profesionalisme TNI.
"(Struktur Komando Teritorial) sudah tidak relevan lagi di masa sekarang ini ketika TNI sudah hidup dalam konteks sistem demokratik," kata Najib di Yogyakarta, Minggu.
Menurut Najib, pada masa perjuangan kemerdekaan struktur Komando Teritorial memang efektif untuk melawan musuh, khususnya di era penjajahan Belanda. Guna mendukung perang gerilya, Komando Teritorial yang secara khusus berisi TNI Angkatan Darat (AD) saat itu diperlukan dan dibentuk menyebar di seluruh penjuru Tanah Air.
Namun demikian, di era demokrasi saat ini, kata dia, Komando Teritorial TNI yang strukturnya mulai dari Komando Resor Militer (Korem), Komando Distrik Militer (Kodim), maupun Komando Rayon Militer (Koramil) hingga Babinsa di pelosok desa tidak lagi memiliki fungsi yang jelas.
Mereka difungsikan tidak hanya dalam lingkup tugas pokoknya yaitu menjaga pertahanan negara, tetapi telah menyentuh aspek keamanan, intelijen yang seharusnya menjadi ranah institusi lain seperti kepolisian, BIN hingga aspek sosial, kemasyarakatan.
"Bahkan ngurusi urusan kemasyarakatan, ngurusi pencetakan sawah, membantu swasembada pangan nah apa hubungannya?," kata dia.
Selain itu, lanjut Najib, keberadaan Komando Teritorial mulai dari pusat hingga perdesaan juga justru berpotensi menggoyahkan profesionalime personel TNI untuk terlibat dalam ranah politik praktis. Pasalnya, dengan struktur teritorial yang komprehensif, membuat siapapun aparat atau pejabat di tingkat lokal merasa perlu berhubungan dengan TNI.
Najib mengatakan perubahan struktur Komando Teritorial sebenarnya telah menjadi salah satu tuntutan dalam agenda reformasi. Sejumlah jenderal TNI seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Agus Wirahadikusumah, hingga Gubernur Lemhannas Agus Widjojo menjadi tokoh-tokoh militer yang pada saat itu setuju dengan reformasi struktur Komando Teritorial TNI.
"Tapi terkendala karena banyak perlawanan dan banyak kalangan tentara konservatif yang memandang itu (Komando Teritorial) sebagai kekuatan TNI dan jati diri TNI Angkatan Darat maka tidak boleh dihapus," kata Najib yang juga kepala Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) UGM ini.
Menurut Najib, struktur yang baru dan relevan dengan tugas TNI cukup dengan keberadaan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan). Bukan hanya TNI AD, Kogabwilhan mengintegrasikan tugas tiga matra TNI, yakni TNI AL, TNI AU Dan TNI AD.
Meski demikian, struktur yang mengintegrasikan tiga matra TNI tersebut juga perlu didukung dengan penguatan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) khususnya untuk AU dan AL selaras dengan luasnya cakupan wilayah maritim Indonesia.
"Kesejahteraan perajurit TNI juga perlu diperhatikan. Jangan sampai karena (ekonomi) pas-pasan tergoda menggunakan fasilitas mereka untuk melakukan fungsi di luar fungsi pokok misalnya menjadi 'backing' bisnis atau pengusaha," kata peraih gelar doktor dari Amsterdam Istitute for Social Science Research (AISR), University of Amsterdam, Belanda ini.
