Unversitas Islam Indonesia ajukan uji materi UU KPK ke Mahkamah Konstitusi

id uii,uji materi,MK

Unversitas Islam Indonesia ajukan uji materi UU KPK ke Mahkamah Konstitusi

Rektor UII Fathul Wahid (dua kiri) saat memimpin jumpa pers pengajuan uji materi UU KPK di Kampus Pascasarjana UII, Yogyakarta, Senin. (FOTO ANTARA/Luqman Hakim)

melalui uji materi yang ditempuh, UU KPK memiliki kemungkinan dibatalkan secara keseluruhan apabila secara formil dipandang ada cacat prosedur. Jika secara formil tidak dianggap cacat, tapi secara materiil memungkinkan ada pasal-pasal yang perlu dibe
Yogyakarta (ANTARA) - Universitas Islam Indonesia (UII) mengajukan uji materi (judicial review) terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pada jumpa pers di Kampus Pascasarjana UII, Yogyakarta, Senin, Rektor UII Fathul Wahid mengatakan pihaknya telah mendaftarkan permohonan uji materiil dan uji formil terhadap UU KPK ke MK pada 7 November 2019.

"Kami melihat proses penetapan Undang-Undang (UU) KPK memiliki beberapa masalah sehingga sebagai warga negara kami sudah seharusnya menyuarakan yang kami anggap benar dan kami berjuang kali ini dengan mendaftarkan uji materi," kata dia.

Meski sudah ada beberapa pemohon melakukan uji materi terhadap UU KPK di MK, Fathul menilai uji materi oleh tim dari UII memiliki argumentasi yang berbeda dan diharapkan dapat melengkapi uji materi sebelumnya.

Baca juga: Ari Yusuf Amir meraih doktor ilmu hukum di UII

"Kami melihat bahwa argumen yang kami bangun itu berbeda dengan yang saat ini sudah (uji materi) di MK. Kami berharap akan memperlihatkan atau minimal melengkapi apa yang sudah sampai di MK saat ini," kata dia.

Menurut Fathul, untuk aspek materiil ada delapan pasal yang akan diuji yakni Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 12 B, Pasal 24, Pasal 37 B ayat 1 huruf B, Pasal 40 ayat 1, Pasal 45 a ayat 3 dan Pasl 47 dari UU KPK yang baru. Sedangkan dalam aspek formil, pihaknya memandang penetapan UU KPK cacat prosedur.

Menurut dia, melalui uji materi yang ditempuh, UU KPK memiliki kemungkinan dibatalkan secara keseluruhan apabila secara formil dipandang ada cacat prosedur. Jika secara formil tidak dianggap cacat, tapi secara materiil memungkinkan ada pasal-pasal yang perlu dibenahi, baik dibatalkan atau diberikan catatan.


Ada lima pemohon uji materi UU KPK yang mewakili UII. Mereka adalah Fathul Wahid (Rektor UII), Abdul Jamil (Dekan Fakultas Hukum UII), Eko Riyadi (Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia UII), Ari Wibowo (Direktur Pusat Studi Kejahatan Ekonomi FH UII), dan Mahrus Ali (Dosen FH UII).

"Permohonan uji formil dan materiil atas UU KPK adalah wujud cinta kami warga UII kepada negara dan bangsa ini. Tidak ada kepentingan lain. Kami hanya ingin praktik korupsi hilang dari Bumi Pertiwi," kata dia.
Baca juga: Hamdan Zoelva: uji UU KPK di MK langkah tepat
Pewarta :
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar