Kulon Progo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, sangat bangga Desa Srikayangan, Kecamatan Sentolo, mendapat apresiasi dari Menteri Keuangan Sri Mulyani karena mampu menurunkan tingkat kemiskinan dan menjadikan bawang merah sebagai komoditas utama dengan dana desa.
"Ini sangat menyejukan, membanggakan dan membuat kami bersemangat kembali, setelah kami terpuruk adanya dugaan keterlibatan dua aparat pemerintah desa dalam kasus korupsi dana desa dan anggaran pembangunan dan belanja desa (APBDes)," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMPDPPKB) Kulon Progo Sudarmanto di Kulon Progo, Minggu.
Seperti diketahui, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan mengungkapkan profil Desa Srikayangan, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, DIY, dalam akun instagramnya.
Pada akun instragram pada Sabtu (7/12) dituliskan bawa Desa Srikayangan menerima dana desa dari pemerintah di 2017 sebesar Rp325 juta. Jumlahnya mengalami kenaikan menjadi Rp914 juta di 2018. Jumlah ini mengalami peningkatan sebanyak 2,8 kali dari pertama kalinya dana desa dialokasikan dalam penerimaan APBDes Desa Srikayangan.
Desa ini menggunakan 55 persen dana desa yang diterimanya dari pemerintah pada pembangunan desa, 38 persen pada pemerintah desa, 4 persen pada pembinaan masyarakat dan sisanya pada pemberdayaan masyarakat.
Sudarmanto mengatakan Pemerintah Desa Srikayangan juga mampu menekan angka kemiskinan di wilayah ini. Selain itu, mampu menggerakan perekonomian masyarakat di bidang sektor riil.
"Desa Srikayangan dulu desa tertinggal sudah lepas, menjadi desa berkembang sekarang. Salah satu indikator desa membangun adalah indek ketahanan ekonomi dengan kompleks itas pangan," katanya.
Sementara itu, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kulon Progo Yuliyantoro mengatakan kebijakan atau penggunaan anggaran pembangunan dan belanja desa (APBDes) dan juga aspirasi DPRD sangat berpengaruh terhadap cepat tumbuhnya sektor riil suatu desa ataupun pemerintah kabupaten.
Namun demikian, keperpihakan dalam sektor riil merupakan suatu pilihan pemerintah desa dan pemerintah kabupaten untuk menentukan suatu skala prioritas penggunaan anggaran yang di anggarkan.
"Kepiawaian dan pilihan yang tepat akan menghasilkan apa yang menjadi tujuan. Proses dan hasil sama pentingnya. Diperlukan teori data yang lebih riil, pengalaman, perjuangan dan juga tanggungjawab yang tinggi untuk mensinergikan antara anggaran kebutuhan," kata politisi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan IV (Sentolo dan Nanggulan) ini.
Ia mengatakan dirinya mendukung skala prioritas anggaran yang diperuntukkan untuk meningkatkan atau mengakibatkan sektor riil lebih cepat bergerak seperti apa yang terjadi di Desa asrikayangan dibandingkan dengan kebijakan yang lain.
Di Kulon progo juga telah dipetakan unggulan-unggukan desa. Sebetulnya dari data tersebut dapat membantu untuk menentukan suatu kebijakan.
Menurut dia, keperpihakan di sektor riil tidak mudah untuk menentukan kebijakan bagi para pimpinan. Banyak kepentingan yang harus diakomodasi. Keberanian, integritas menjadi kunci untuk sebuah keberhasilan.
"Hal tersebut diperlukan desa lain dan kabupaten. Memerlukan seorang pimpinan yang memiliki integritas pengetahuan perjuangan yang tinggi untuk suatu keberhasilan yang akan berujung meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Selamat untuk masyarakat Srikayangan dan Pemerintah Desa Srikayangan, semoga menjadi desa percontohan penggunaan dana desa yang berpihak pada sektor riil," katanya.
Kulon Progo bangga Desa Srikayangan mendapat apresiasi Menkeu
Seluas 250 hektare lahan persawahan di Desa Srikayangan, Kabupaten Kulon Progo, ditanami bawang merah. Desa tersebut menjadi sentra bawang merah di wilayah ini. (Foto ANTARA/Sutarmi)
