Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta kepala daerah di 270 daerah untuk segera mencairkan dana hibah yang tertuang dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020.
“Tolong rekan-rekan kepala daerah, usulan atau NPHD yang sudah disepakati segera dicairkan, berapa pun dicairkan kepada penyelenggara KPU maupun bawaslu daerah agar mereka betul-betul memiliki napas, ruang fiskal untuk melanjutkan tahapan yang direncanakan pada bulan 15 Juni ini,” kata Mendagri Tito di Jakarta, Jumat.
Mendagri Tito meminta agar pelaksanaan pilkada dan pencairan NPHD tidak diperumit dengan politik transaksional. Meski berskala kontestasi lokal, pilkada menjadi pesta demokrasi terbesar karena diselenggarakan di 270 daerah. Hal itu tentunya berimbas pada stabilitas politik nasional.
“Demi bangsa dan negara agar kegiatan-kegiatan ini bisa berjalan, jangan sampai terjadi transaksional, politik kepentingan kepada penyelenggara dari rekan-rekan kepala daerah," katanya menegaskan.
Oleh karena itu, Tito meminta seluruh kepala daerah agar lebih mengutamakan kepentingan yang lebih luas lagi, yakni kepentingan bangsa dan negara.
"Tolong, ini sekali lagi politik memang iya politik lokal. Akan tetapi, kalau untuk kepentingan nasional, saya kira kita harus satu pemikiran yang sama,” katanya lagi.
Hari pemungutan suara pilkada telah diputuskan akan digelar pada tanggal 9 Desember 2020, kemudian tahapan yang sempat tertunda kembali akan dilanjutkan oleh KPU pada tanggal 15 Juni ini.
Mengingat hal itu, Mendagri meminta penyelenggara pemilu, yakni KPU untuk mempertimbangkan durasi kampanye agar tidak terlalu lama sehingga bisa menunda sedikit lagi jadwal tahapan pilkada.
“Tolong dipertimbangkan teman-teman KPU apakah mungkin masa kampanye masih bisa dipendekkan lagi. Kalau itu dipendekkan lagi, implikasinya tahapan lanjutan sebetulnya masih bisa diundurkan awal Juli," katanya.
Menurut Tito, dengan adanya penghematan beberapa hari dari memperpendek jadwal tahapan kampanye, waktu yang dipangkas juga bisa dimanfaatkan untuk mempertajam beberapa kegiatan yang juga dibutuhkan dalam pilkada.
"Kegiatan yang memerlukan waktu, misalnya sosialisasi atau pemutakhiran data pemilih yang resiko interaksi sosialnya sangat tinggi menjadi lebih rendah karena adanya tambahan waktu,” ujarnya.
Berita Lainnya
Maskapai penerbangan jangan naikkan harga tiket saat mudik, harap Mendagri
Selasa, 5 Maret 2024 7:17 Wib
GIPI-pengusaha industri hiburan dan Airlangga rapat pajak hiburan
Senin, 22 Januari 2024 15:42 Wib
Mendagri tegaskan penyelundup senjata api bisa dihukum mati
Kamis, 25 Mei 2023 16:00 Wib
Ditolak masyarakat Dayak, Gubernur Kalteng tunda pelantikan penjabat bupati Barsel dan Kobar
Selasa, 23 Mei 2023 8:55 Wib
Pemerintah: Pemilu 2024 sesuai jadwal
Jumat, 17 Maret 2023 7:14 Wib
Pemerintah tak pernah berpikir tunda Pemilu 2024
Rabu, 15 Maret 2023 7:13 Wib
Kecelakaan helikopter, Mendagri Ukraina meninggal
Kamis, 19 Januari 2023 7:30 Wib
Kantong parkir-pelampung wisatawan di Sail Tidore 2022 ditambah
Jumat, 25 November 2022 20:48 Wib