Pemkab Sleman meraih peringkat enam pengelolaan JDIH Nasional 2021

id Wabup Sleman Danang ,Kemenkum HAM,Kabupaten Sleman ,Sleman ,Penghargaan JDIHN

Pemkab Sleman meraih peringkat enam pengelolaan JDIH Nasional 2021

Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa menerima penghargaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) terbaik ke 6 tingkat nasional tahun 2021 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Foto ANTARA/HO-Pemkab Sleman

Sleman (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, meraih penghargaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) terbaik peringkat enam tingkat nasional tahun 2021 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menkumham RI Yasonna Laoly kepada Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa pada acara JDIHN Awards Tahun 2021 yang dilaksanakan di Hotel Grand Marcure Jakarta Pusat, Kamis.

"Pemkab Sleman berhasil meraih peringkat enam dari 416 anggota JDIHN," kata Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa.

Ada sebanyak 10 kabupaten yang berhasil mendapatkan penghargaan pada JDIHN Awards Tahun 2021, di antaranya Banyuwangi, Batang, Cianjur, Kendal, Sleman, Semarang, Sukoharjo, Sumedang, Tuban, dan Wonosobo. Sebelumnya, JDIH Sleman menerima penghargaan penilaian pengelolaan JDIH Kabupaten/Kota Terbaik Tingkat Provinsi Tahun 2021.

Danang Maharsa mengapresiasi sekaligus mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya Bagian Hukum Setda Sleman yang telah mengelola JDIH di kabupaten Sleman secara baik sehingga saat ini masyarakat di Kabupaten Sleman bisa mengakses dengan mudah produk hukum di daerah ini secara digital.

"Penghargaan ini akan memacu Pemkab Sleman, Bagian Hukum khususnya, untuk meningkatkan lagi kinerjanya," katanya.

Menurut dia, Pemkab Sleman telah melakukan sejumlah inovasi terkait pengelolaan JDIH. Pertama, website JDIH milik Pemkab Sleman dapat menampilkan status produk hukum (mencabut, dicabut, mengubah, dan diubah).

"Kemudian Pemkab Sleman memiliki JDIH Android sejak 2017 dan peraturan dikelompokkan kedalam masing-masing subjek sejak 2017. Terdapat QR Code yang berisi identitas bahwa produk hukum tersebut dikeluarkan oleh Pemkab Sleman dan terdapat menu statistik (jumlah produk hukum)," katanya.

 
Pewarta :
Editor: Bambang Sutopo Hadi
COPYRIGHT © ANTARA 2022