Sleman (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, bersama dengan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Sleman melakukan pembahasan bersama untuk mencari solusi terkait problematika penyandang disabilitas dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
"Kami bersama dengan PPDI Sleman kemarin telah duduk bersama untuk membahas problematika penyandang disabilitas dalam berpartisipasi pada Pemilu 2024," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman Abdul Karim Mustofa di Sleman, Rabu.
Menurut dia, harus diakui memang ada persoalan terkait partisipasi para penyandang disabilitas dalam akses yang mudah pada pelaksanaan Pemilu.
"Kami mewadahi dengan rapat koordinasi penguatan pemahaman kepemiluan bagi sahabat disabilitas. Seluruh masalah kami catat, bahas dan akan direkomendasikan kepada lembaga terkait termasuk advokasi agar hak penyandang disabilitas tidak terabaikan," katanya.
Ia mengatakan, antusiasme peserta rakord yang terdiri dari sahabat disabilitas unsur organisasi PPDI di 17 kecamatan di Sleman, wakil dari Pertuni, HWDI, dan Gerkatin serta melibatkan Dinas Sosial Sleman ini sangat terasa.
"Banyak pertanyaan dan tukar pengalaman dalam Pemilu 2019 yang disampaikan mereka dan mereka sangat berharap tidak terjadi lagi pada Pemilu 2024," tuturnya.
Karim mengatakan, rakor penguatan pemahaman kepemiluan diakhiri penandatanganan naskah kerja sama Bawaslu Sleman dan PPDI Kabupaten Sleman yang berisikan tentang giat sosialisasi dan pengawasan partisipatif guna mensukseskan Pemilu 2024.
"Banyak persoalan yang terjadi pada saat tahapan pemilu bagi penyandang disabilitas yang tergabung dalam PPDI Kabupaten Sleman," ucapnya.
Ketua PPDI Sleman Sukamto mengatakan para penyandang disabilitas punya banyak pengalaman masing-masing dalam pemilu, seperti masih adanya TPS yang belum aksesibel, petugas KPPS yang terkesan cuek dan tidak ramah saat pencoblosan.
"Ada juga petugas yang tidak membuat skala prioritas bagi kami yang disabilitas ini dan lainnya," ujarnya.
Ia mengatakan, Pemilu 2019 masih menyisakan persoalan, semoga acara ini bisa mengurai dan merekomendasikan perbaikan-perbaikan ke depan.
"Kawan-kawan kami saat hari-H pencoblosan juga tidak diberi tanda khusus bagi penyandang disabilitas sehingga saat antre memilih, kami panas-panasan, bahkan ada yang pingsan karena petugas KPPS hanya melihat daftar urut hadir dan lainnya," imbuhnya.
