Masyarakat butuh pemahaman harga BBM naik

Jakarta (ANTARA) - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani menilai pemerintah harus bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait keputusan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Wajar saja masyarakat tidak sepakat naik, persoalan di belakang itu, masyarakat tidak mau tahu. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyampaikan hal--hal yang berkaitan, kenapa BBM naik, lalu bagaimana pemerintah mengatasi pangan," katanya dalam Rilis Survei Nasional LSI: "Kondisi Ekonomi dan Peta Politik Menjelang 2024" yang dipantau secara daring di Jakarta, Minggu.

Aviliani memahami keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM, yaitu karena anggaran subsidi BBM yang terus membengkak, utamanya karena ada supply shock akibat perang Rusia-Ukraina.

Pemerintah dalam asumsi makro APBN 2022 sudah menetapkan harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar 80 dolar AS. Namun, perang membuat suplai BBM tersendat dan membuat harganya meroket hingga 105 dolar AS.

"Sehingga mau tidak mau harga BBM itu harus naik. Apalagi kebijakan pemerintah tentang harga minyak itu sebenarnya tidak disubsidi lagi, jadi akan naik dan turun sesuai harga minyak dunia dimana kita tidak miliki sendiri. Kita masih tergantung impor," katanya.


Kenaikan BBM juga dinilai tidak bisa dihindari lantaran sebanyak 80 persen yang menggunakan BBM bersubsidi adalah mereka yang tidak membutuhkan. Ia menyebut industri juga masih banyak menggunakan BBM bersubsidi, begitu juga rumah tangga mampu.





Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Aviliani: Pemerintah harus beri pemahaman masyarakat soal kenaikan BBM