Semarang (ANTARA) - Pada hari Rabu pukul 19.15 WIB situs presiden.go.id tidak bisa diakses bukan karena diretas, melainkan belum bayar domain, kata Ketua Lembaga Riset Siber Indonesia CISSReC Dr. Pratama Persadha.
"Ini terlihat dari keterangan saat kami membuka website resmi kepresidenan. Hal ini sangat memalukan dan seharusnya tidak terjadi," kata Pratama Persadha dalam keterangannya diterima di Semarang, Rabu malam.
Menurut dia, website resmi presiden yang seharusnya ada yang memantau, mengecek, dan melakukan maintenance (pemeliharaan) maupun melakukan postingan, malah sampai lupa memperpanjang langganan domainnya.
Menyinggung soal siapa yang bertanggung jawab, dia menegaskan bahwa yang bertanggung jawab adalah admin. Namun, hal ini biar pihak Istana yang menjelaskan lebih perinci.
Dari kejadian ini, lanjut dia, menjelaskan ke publik bagaimana masalah siber, baik dari sisi keamanan maupun maintenance, masih jauh dari ideal. Apalagi, ini situs kepresidenan, jangan-jangan jarang sekali melakukan pengecekan secara berkala, sampai-sampai admin tidak tahu domainnya sudah expired (kedaluwarsa).
"Tentu ini bukan perkara harga domain yang seharusnya juga tidak seberapa. Ini murni masalah awareness (kesadaran) dan ini masalah serius karena merupakan aset digital RI 1," kata pakar keamanan siber ini.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: CISSReC ungkap situs presiden.go.id tidak bisa diakses
Berita Lainnya
Jokowi-Tony Blair rembuk rencana investasi energi di IKN
Kamis, 18 April 2024 19:08 Wib
Menlu China Wang Yi menemui Presiden Jokowi di Istana
Kamis, 18 April 2024 10:05 Wib
Prabowo diajak Apple kerja sama di bidang pengembangan teknologi
Kamis, 18 April 2024 9:56 Wib
Bilah sayap garuda Istana Presiden telah dikirim ke IKN
Kamis, 18 April 2024 5:06 Wib
Apple berkeinginan bangun pabrik produksi di RI
Rabu, 17 April 2024 19:29 Wib
Jokowi ingin Apple-universitas RI membuat pusat SDM dan inovasi
Rabu, 17 April 2024 15:23 Wib
Presiden Jokowi menyatakan sikap deeskalasi RI menghadapi konflik Timur Tengah
Selasa, 16 April 2024 12:44 Wib
Jika bergabung KIM, PPP harus deklarasikan dukungan
Selasa, 16 April 2024 12:15 Wib